Pj Bupati Sarolangun Buka Rapat Konsultasi Publik I Penyusunan Dokumen RPPLH

AMPAR.ID, SAROLANGUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengadakan Rapat Konsultasi Publik I dalam Rangka Penjaringan Isu Strategis Lingkungan Hidup dan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), di aula kantor Disdikbud, Senin (21/8/2023).

Rapat ini dibuka oleh Pj Bupati Sarolangun, DR.Bachril Bakri yang didampingi Kadis Dinas Lingkungan Hidup, Kurniawan dan DR.Ir.Rosiani, Dosen UNJA Jambi selaku narasumber, serta turut hadir Kadisdikbud Arsyad, Plt Kepala Bappeda Dedi Hendri, Kepala Inspektorat Hendriman dan para Camat serta tokoh masyarakat dan LSM.

Dalam laporannya, Kadis LH Sarolangun, Kurniawan, ST mengadakan dasar kegiatan ini berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP Nomor 42 Tahun 2008 tentang Sumber Daya Air.

“Konsultasi Publik I ini merupakan diskusi RPPLH yang memiliki peran penting dalam merumuskan rekomendasi alternatif untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan,” kata Kurniawan.

Sambungnya, dimana dokumen ini nantinya akan menjadi prinsip Pemerintah Daerah dalam pembangunan yang terintergrasi guna mengharmonisasikan pembangunan daerah dengan daya dukung dan daya tampung serta kwalitas lingkungan hidup Daerah.

” Untuk itu dibutuhkan sinergitas, kolaborasi, diskusi serta proses-proses, sehingga nanti akan dapat kita sepakati komitmen bersama, sekaligus rekomendasi atas perumusan Mitigasi dan alternatif KLHS,” tutup Kurniawan.

Sementara Pj Bupati Sarolangun DR.Bachril Bakri dalam arahannya sekaligus membuka acara mengatakan, rapat ini nanti diharapkan menghasilkan dokumen, sehingga menjadi acuan dan perlindungan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan khususnya di Kabupaten Sarolangun.

Sambung Pj Bupati DR.Bachril Bakri, ada beberapa aspek yang yang perlu diperhatikan dalam menjaga Lingkungan Hidup, seperti pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam sebagai modal dasar pembangunan berkelanjutan harus benar-benar memperhatikan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan dampak dan resiko lingkungan hidup, Kinerja layanan/jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, serta tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

” Aspek – aspek tersebut sangat penting dalam menjaga lingkungan hidup,” ujarnya.

Terakhir Pj Bupati berharap kiranya para peserta dapat mengikuti rapat konsultasi ini dengan sungguh-sungguh, sehingga apa yang didapat nantinya menjadi dokumen yang penting untuk pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sarolangun.

(Fdn)