AMPR.ID, SAROLANGUN – Aksi unjuk rasa yang digelar oleh gabungan aliansi LSM Sarolangun Bersatu ke Kantor Bupati dan gedung DPRD Sarolangun terkait dugaan adanya penyimpangan pengguna anggaran MTQ Ke 52 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Sarolangun tahun 2023, akhirnya ditemui oleh Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari, di Gedung DPRD, Rabu (6/9/2023).
Dalam audiensi tersebut juga tampak hadir, Plh Sekda Sarolangun Dedi Hendri, Asisten I Arief Ampera, Kakan Kesbangpol Hudri, Kasat PolPP M.Idrus serta dari pihak pengaman Polres Sarolangun Kabag Ops Kompol A.Bastary dan Danramil Sarolangun Mayor.Inf Abdul Aziz.
Ahmad Sodikin selaku juru bicara membuka audiensi menyebutkan jika event MTQ tingkat Provinsi Jambi di Sarolangun merupakan suatu gengsi Kabupaten Sarolangun Dimata Kabupaten lain. Karena selaku warga dengan fakta yang ditemukan dalam ajang tersebut sangat membuat sedih dan kecewa.
Selanjutnya secara bergantian 15 LSM yang tergabung dalam aliansi unjukrasa tersebut menyampaikan temuan – temuan yang di dapat dalam pelaksanaan MTQ tingkat provinsi Jambi di Sarolangun tahun 2023.
Usut Anggaran MTQ, Kantor Bupati Sarolangun di Geruduk Pendemo
Menanggapi semua apa yang disampaikan pengunjukrasa, Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari mengatakan, penganggaran untuk MTQ ini panjang, bahkan diprotes KPK terkait besarnya anggaran yang cukup besar sementara pelaksanaan sebentar.
” Saya pernah berstatmen dilapangan jika nilai anggaran terakhir MTQ yang kita setujiu hanya 15.643 Miliar, bukan Rp 17.5 Miliar,” jelasnya.
Sambungnya, terkait pemenang tender EO itu merupakan kewenangan Dinas terkait, DPRD hanya menyetujui anggaran. Bahkan kemarin pihak Provinsi akan membabtu sharing Rp 2.5 Miliar melalui APBD provinsi, tapi sampai sekarang belum.
” Memang kita sangat menyayangkan kejadian – kejadian di MTQ yang seharusnya tidak terjadi, namun Ini menjadi koreksi dan pelajaran kita untuk kedepannya lebih baik lagi,” kata Tontawi Jauhari.
Sedangkan Plh Sekda Sarolangun Dedi Hendri dalam kesempatan menjelaskan jika semua kegiatan belum semuanya dibayarkan, saat ini masih dalam proses audit berapa yang pantas dibayarkan.
” Kami berharap dan minta persoalan ini tidak menimbulkan masalah, kami akan memberikan yang terbaik. Mari bersama kita menyikapinya dengan tenang sampai proses audit selesai,” pintanya.
Sementara Asisten I Arif Ampera selaku Ketua pelaksana dalam kesempatan itu mengucapkan terima kasih kepada kawan – kawan LSM yang sudah menjalankan fungsi pengawasannya.
Dijelaskannya, jika pelaksanaan MTQ merupakan kewajiban, Kabupaten mempunyai hak menerima dan menolak, namun Kabupaten Sarolangun sudah Dua kali menolak, sehingga tahun 2023 ini tidak bisa menolak .
” Kita sudah dua kali menolak pelaksanaan, namun tahun ini kita tidak bisa menolak,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya Kabupaten Sarolangun juga sudah memint mundur dari jadwal yang telah ditetapkan,akan tetapi karena berdekatan dengan kegiatan provinsi sehingga tidak bisa diundur.
” Kita juga sudah minta mundur dari jadwal, Harapan kita mundur agar pelaksanaannya bisa lebih matang, namun tidak bisa. Namun secara umum pelaksanaan MTQ ini berjalan sukses,” tutup Arif Ampera.
Dari pantauan audiensi berjalan lancar hingga selesai dan pengunjukrasa keluar dari gedung DPRD secara tertib.
(Fdn)
