AMPAR.ID – Berbuntut panjang ucapan Ketua Bidang Politik dan Keamanan DPP PDIP Puan Maharani yang juga selaku ketua DPR RI mengenai Pancasila dan Sumatera Barat.
Ia dilaporkan oleh Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang ke polisi karena dianggap menghina masyarakat Sumbar.
Pernyataan Kontroversial Puan Maharani itu Saat pengumuman cagub-cawagub Sumbar, Puan Maharani sempat menolak “semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila”.
Di Jambi misalnya, Ikatan Keluarga Minang (IKM) Provinsi Jambi yang dikomandoi oleh mantan Rekor Universitas Jambi Prof Jhoni Nazwan, mengatakan pernyataan Puan tersebut keliru, karena para faunding father yang ikut membidangi kelahiran negara ini juga banyak orang Minang.
“Jadi memang kalo ada statement dari seorang Ketua DPR yang mengatakan orang Sumbar itu diragukan Pancasila, saya pikir itu satu statement yang keliru,” Tegas Jhoni Nazwan. Sabtu (05/09) usai menghadiri acara IKM disebuah hotel dibilangan kota Jambi
Prof Najam meminta Ketua DPP PDIP tersebut untuk mengklarifikasi maksud dan tujuannya mengeluarkan statement pedas yang langsung menorehkan luka kepada rakyat Minang tersebut.
“Karena itu memang kita berharap bisa diklarifikasi apa maksudnya, apakah memang terbawa emosi atau karena ada persoalan persoalan lain. Karena itu kan memang sangat sensitif apalagi dalam kondisi pandemi ini, masyarakat sangat sensitif ditambah lagi statement dari pimpinan penyelenggara negara,” jelasnya
Jhoni selaku tokoh Minang-Jambi dengan tegas menyebutkan bahwa persoalan Puan Maharani ini bisa selesai kalau Puan meminta maaf.
“Mohon maaf kalo begini-begini, jika ada yang kurang berkenan melalui media ini saya mohon maaf, ‘selesai’. Tapi kalau tidak minta maaf dengan masyarakat Minang, saya yakin itu akan bergulir terus. Perlu klarifikasi dari yang bersangkutan (Puan) jadi memang menurut saya keliru kalau ada yang mengatakan orang Minang tidak Pancasila,” tegasnya.
“Kalau IKM Jambi, saya menyatakan protes akan statement itu. Yang kita minta dari IKM yang ada di Jambi agar ada permintaan maaf, minimal ada klarifikasi apa maksudnya. Karena kalau tidak, kita akan gulirkan persoalan ini terus menerus,” lanjut Jhoni Nazwan.(*)
