Oleh: Nurul Fahmy
Berbeda dengan dua kandidat lainnya, pasangan Fachrori Umar dan Syafril Nursal selalu memilih outfit yang tidak biasa dalam penampilannya di hadapan publik pada momen pilkada ini. Fachrori berbusana raja, Syafril Nursal menggunakan baju panglima.
Ini adalah politik simbol. Busana mereka bukan busana adat. Tapi busana raja. Adat adalah kebiasaan yang tumbuh sewajarnya dalam masyarakat. Dengan kostum tersebut mereka menyimbolkan diri sebagai raja atau penguasa. Dengan demikian mereka menunjuk rakyat Jambi sebagai jelatanya.
Menempatkan diri sebagai raja dan panglima dalam proses demokrasi pemilihan kepala daerah (pilgub) seperti hari ini adalah cerminan watak feodalisme. Kepemimpinan politik di birokrasi pemerintahan itu harusnya bersih dari anasir-anasir feodal.
Dalam cara pandang feodal, relasi antara raja dan rakyatnya adalah relasi kuasa. Keputusan tertinggi ada pada raja. Rakyat hanya dijadikan objek kekuasaan. Semua harus tunduk dan patuh. Feodalisme adalah sistem terburuk yang pernah ada. Feodalisme menyuburkan KKN.
Istilah ini mengadopsi praktik-praktik kuasa tuan tanah dengan para budaknya di Eropa sana sebelum Abad Pertengahan. Dalam praktiknya, feodalisme ini sudah tumbuh subur jauh sebelum itu. Masyarakat feodal adalah masyarakat yang sakit.
Di Indonesia, feodalisme secara tidak langsung sudah dihapus sejak negara ini memilih demokrasi sebagai sistem bernegaranya. Menggunakan simbolisasi raja-raja–padahal mereka bukan raja, bukan ninggrat– adalah gejala feodalisme gaya baru.
Pilihan busana raja raja itu juga menujukkan gejala “post power syndrom”. Fachrori Umar bukan lagi Gubernur Jambi. Dia bukan penguasa lagi. Dia sudah cuti. Begitu pula Syafril Nursal. Jenderal polisi ini bukan lagi komandan yang biasa pegang tongkat panglima. Dia seharusnya sudah tidak aktif lagi. Di depan nama pangkatnya, harus melekat istilah purnawirawan.
Sama seperti kandidat lainnya, mereka saat ini hanya sipil biasa yang siap menghamba kepada rakyat. Apabila dipilih. Bukan raja yang memerintah agar dipilih. Tak ada raja yang dipilih rakyat. Raja itu ditunjuk oleh kerabat istana sesuai garis keturunannya.
Menggunakan simbol raja-raja dalam proses demokrasi ini adalah antitesis dari demokrasi itu sendiri. Feodalisme dan demokrasi adalah dua hal yang berbeda dan bertentangan.
Seseorang mengatakan, pilihan busana pasangan itu adalah bentuk penghargaan kepada adat istiadat. Itu kebanggaan mereka sebagai masyarakat Melayu Jambi, kata seseorang.
Syafril Nursal dipersiapkan untuk memimpin misi penyelamatan Jambi dari ancaman-ancaman persoalan-persoalan fundamental yang menghalangi jalannya pemerintahan di Provinsi Jambi.
Benarkah? Penyelamatan? Penghargaan? Persoalan fundamental? Argumen apa ini?
Bangga kepada adat itu tidak mesti ditunjukkan dengan menggunakan busana adat. Apalagi busana raja raja. Sekali lagi itu politik simbol. Itu wujud watak feoadalistik.
Kebepihakan pada adat, apalagi sebagai kandidat kepala daerah, harusnya diwujudkan pada kebijakan, program yang tertuang dalam visi misi calon. Sekarang, mana visi misi Fachrori Umar dan Syafril Nursal yang menujukkan kebepihakan pada adat istiadat Jambi. Itu yang harus dipertanyakan. Khusus kepada Fachrori sebagai petahana maupun sebagai cakada.(*/)
Penulis adalah jurnalis
