• Ampar
  • Disclaimer
  • Karir
  • Kode Etik
  • Kode Perilaku Perusahaan Pers
  • Pedoman Media Siber
  • Perlindungan Wartawan
  • Redaksi
  • Tentang Kami
Aktual dan Terkini
Tidak ada hasil
Lihat Semua Hasil
  • NEWS
    • NASIONAL
    • INTERNASIONAL
  • POLITIK
  • EKBIS
    • OTO & TEKNO
  • HUKUM
    • KABAR TNI – POLRI
  • OPINI
  • TREND
    • SPORT
    • RELIGI
    • HIBURAN & WISATA
    • KESEHATAN
  • JAMBI
  • BENGKULU
    • KAUR
    • LEBONG
    • REJANG LEBONG
    • BENGKULU SELATAN
    • SELUMA
    • KEPAHIANG
    • MUKOMUKO
  • SUMSEL
    • MUSI BANYUASIN
  • JATIM
    • JEMBER
  • LAMPUNG
    • TULANG BAWANG
  • Lainnya..
    • PENDIDIKAN
  • NEWS
    • NASIONAL
    • INTERNASIONAL
  • POLITIK
  • EKBIS
    • OTO & TEKNO
  • HUKUM
    • KABAR TNI – POLRI
  • OPINI
  • TREND
    • SPORT
    • RELIGI
    • HIBURAN & WISATA
    • KESEHATAN
  • JAMBI
  • BENGKULU
    • KAUR
    • LEBONG
    • REJANG LEBONG
    • BENGKULU SELATAN
    • SELUMA
    • KEPAHIANG
    • MUKOMUKO
  • SUMSEL
    • MUSI BANYUASIN
  • JATIM
    • JEMBER
  • LAMPUNG
    • TULANG BAWANG
  • Lainnya..
    • PENDIDIKAN
Berita Terbaru
  • NEWS
  • POLITIK
  • EKBIS
  • HUKUM
  • OPINI
  • TREND
  • JAMBI
  • BENGKULU
  • SUMSEL
  • JATIM
  • LAMPUNG
  • Lainnya..

Mungkinkah JCC Akan Lahirkan Barisan Korban Kebijakan 

Oleh: Jamhuri-Direktur Eksekutive LSM Sembilan.

02/06/2025
Mall JCC Kota Jambi./ Foto: istimewa

Mall JCC Kota Jambi./ Foto: istimewa

PostTweetSend
Dibaca 142

Merujuk pada ketentuan sebagaimana Pasal 108 juncto Pasal 109 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara tidak seharusnya persoalan Jambi City Centre menjadi polemik hukum yang menyita perhatian publik, khususnya warga Kota Jambi.

Sepertinya terdapat persoalan krusial yang mendasari penandatanganan kesepakatan perikatan kerjasama Nomor: 10/HKU/2014 dan Nomor: BPI/LGL/-BOTJAMBI/009/VIII/2014 antara Pemerintah Kota Jambi dengan pihak PT. Bliss Properti Indonesia yang lantas dilanjutkan dengan kembali menandatangani perjanjian kerjasama para pihak dimaksud dengan Nomor: 510/424/BPM-PPT/2014, dan Nomor: BPI/LGL/-BOTJAMBI/010/IX/2014.

Dugaan sebagaimana diatas terlahir dengan ditemukannya fakta pendukung yang membuat lahirnya pemikiran bahwa kerjasama tersebut telah menodai beberapa azaz hukum perikatan dengan diantaranya perbuatan menodai Azaz Itikad Baik (Good Faith), yang dilakukan dengan cara mengabaikan dan/atau merekayasa fakta hukum yang digunakan pada saat melakukan atau mengikuti proses pelelangan sebagaimana ketentuan Pasal 108 juncto Pasal 109 Peraturan Menteri Keuangan yang dimaksud.

Terlepas daripada penggunaan azaz Pictie Hukum dan tidak lagi hanya sebatas membicarakan tentang syarat syah sebuah perjanjian atau perikatan sebagaimana norma ataupun azaz hukum perdata akan tetapi tentang kenyataan yang ada menyangkut tentang hasil sebuah angan-angan yang menjadi sulit untuk dibedakan antara kepentingan keinginan atau keinginan kepentingan.

Di mana berdasarkan informasi yang didapat dari sumber yang layak dipercaya dapat diketahui bahwa kebijakan pemanfaatan dan pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Jambi tersebut telah dilengkapi dengan Surat Persetujuan Menjaminkan Hak Guna Bangunan oleh Walikota Jambi pada beberapa tahun yang lalu tepatnya pada 2016.

Dengan merujuk pada azaz hubungan sebab akibat (causalitas) diperkirakan surat persetujuan dimaksud menjadi penyebab utama bagi pembuktian dugaan adanya kesengajaan melakukan perbuatan melawan hukum ataupun yang bertentangan dengan ketentuan menyangkut tentang azaz dan tujuan serta tanggungjawab penanam modal sebagaimana yang telah diatur dengan ketentuan Pasal 3 juncto Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Bacajuga

Kadis abdul lazik “Rampok” Uang Rakyat Kecil Modus Kerja Honorer Damkar Merangin

OJK Perkuat Ketahanan Siber dan Pelindungan Konsumen Industri LPBBTI

Terus Tumbuh Double-Digit, Indosat Andalkan Kekuatan Bisnis Inti Telekomunikasi untuk Kembangkan AI

24 Desa di Merangin Gelar Pilkades Serentak 25 November 2026 Sistem E-Voting

Pengabaian terhadap suatu azaz yang menghendaki agar para pihak yang melakukan sesuatu perikatan harus bertindak dengan itikad baik, artinya jujur, tidak menyembunyikan informasi, dan/atau tidak melakukan rekayasa atau tindakan yang merugikan pihak lain dalam proses pembuatan dan pelaksanaan perjanjian.

Tindakan pengabaian terhadap amanat konstitusional yang baik secara de jure maupun de facto telah menggusur pengertian kata investor yang secara normative berarti seseorang atau entitas (seperti perusahaan ataupun lembaga) yang menanamkan modal (uang atau aset) dalam suatu investasi dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Secara sederhananya dapat diartikan Investor tidak lagi membutuhkan Agunan untuk dibebani dengan hak tanggungan.

Pengertian yang bertujuan memuliakan manusia dan memanusiakan kemuliaan yang dilakukan melalui kemampuan finansial menggantikan pemerintah pada periode ataupun jangka waktu tertentu menjalankan tugas pokok dan fungsi pemerintahan dalam mencapai tujuan negara.

Secara yuridis Hak Guna Bangunan (HGB) dapat dijadikan agunan sebagaimana yang telah diatur dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) juncto Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. HGB yang dijadikan agunan lazimnya diberikan Sertifikat Hak Tanggunan.

Lebih lanjut amanat konstitusional pada Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut mengatur tentang mekanisme atau tata cara pendaftaran hak tanggungan atas HGB dimaksud yang secara systematis sebagaimana yang telah diatur dengan ketentuan Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang yang dimaksud.

Dalam konteks persoalan penanganan perkara dimaksud mungkinkah Jambi City Centre (JCC) akan melahirkan barisan korban kebijakan atas sebuah keinginan kepentingan serta sejauh mana surat persetujuan Walikota tersebut dapat dibenarkan ketika dilihat dengan menggunakan perspektive Undang-Undang Hak Tanggungan dimaksud terutama pasal-pasal yang mengatur tentang mekanisme pemberian hak tanggungan.

Atau justru sebaliknya malah merupakan suatu petunjuk awal yang dapat digunakan dalam melakukan tindakan pembuktian terhadap dugaan kejahatan perbankan (Pembobolan Bank) yang dilakukan dengan cara mengabaikan prinsip kehati-hatian bank sebagaimana yang telah diatur dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Mengingat waktu diberikannya persetujuan tersebut sebagai tolak ukur atas pembebanan hak tanggungan HGB dimaksud akan tetapi pada kenyataannya perjanjian kerjasama para pihak yang dimaksud masih sebatas menghadirkan istana hantu ditengah keramaian kota, tentunya melahirkan asumsi Barang Milik Negara/Daerah tersebut telah berpindah hak secara illegal dan sebesar-besar hasilnya untuk memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain atau suatu korporasi.

Penerapan kaidah atau norma maupun azaz hukum pembuktian agar dalam pengelolaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) beserta keuangan negara tidak terjadi tindakan penyalahgunaan wewenang dan jabatan atau suatu pencegahan agar penyelenggara atau pejabat negara maupun daerah tetap mengingat akan postulat yang menetapkan bahwa kekuasaan diberikan untuk kebaikan dan bukan untuk disalahgunakan (potentia non est nisi ad bonum) dan serta kekuasaan seharusnya mengikuti keadilan, bukan sebaliknya (sequi debet potential justitiam, non praecedere).

Di sini berlaku postulat inde datae leges ne fortiori omnia posset yang berarti hukum dibuat untuk membatasi kekuasaan para penguasa. Dimana setiap tindakan penyelenggara ataupun pejabat negara harus berpijak pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak terkecuali dengan pelaksanaan menjadikan Hak Guna Bangunan (HGB) dibebani dengan Hak Tanggungan pada suatu perjanjian kerjasama Bangun Guna Serah atau yang lebih dikenal masyarakat dengan sebutan Build Operate Transfer  (BOT) .

Kata kunci: BeritaJCCkorupsi
Berita sebelumnya

Cara Vote Farenza Garden Merangin, Selangkah Menuju Juara Anugerah Pesona Award Award 2025

Berita selanjutnya

Dua Pebalap Binaan Astra Honda Siap Taklukan Sirkuit Ikonik di Spanyol

Berita Terkait

Ilustrasi manta kadis Damkar Merangin Abdul Lazik/ Ampar

Kadis abdul lazik “Rampok” Uang Rakyat Kecil Modus Kerja Honorer Damkar Merangin

15/11/2026

OJK Perkuat Ketahanan Siber dan Pelindungan Konsumen Industri LPBBTI

11/11/2026
Terus Tumbuh Double-Digit, Indosat Andalkan Kekuatan Bisnis Inti Telekomunikasi untuk Kembangkan AI

Terus Tumbuh Double-Digit, Indosat Andalkan Kekuatan Bisnis Inti Telekomunikasi untuk Kembangkan AI

29/10/2026
Ilustrasi Pilkades serentak di Merangin 2026 dengan sistem E-Voting/ Foto: Ampar

24 Desa di Merangin Gelar Pilkades Serentak 25 November 2026 Sistem E-Voting

22/10/2026

Menhut Bekukan Izin Enam Perusahaan Terkait Karhutla, Total 32 Perusahaan Dikenai Sanksi

22/10/2026
Ilustrasi Otoritas jasa keuangan/ foto/ OJK

OJK Putuskan Sanksi Pihak Terkait Emitmen DSSA, Bren, dan Cuan

17/10/2026

PT Pegadaian (Persero) Kanwil III Palembang Salurkan Bantuan Alat Pertanian Kopi Rp50 Juta Untuk Gapoktan Curup 

16/10/2026

Skandal Anggaran DPRD Merangin Rp19,55 Miliar, Kejati Jambi Tetapkan 6 Tersangka

12/10/2026
Al Haris Rombak Kabinet, 13 Pejabat Dilantik Kena Semprot Soal OPD Ego Sektoral: Kita Satu Tim!

Al Haris Rombak Kabinet, 13 Pejabat Dilantik Kena Semprot Soal OPD Ego Sektoral: Kita Satu Tim!

09/10/2026
Kualitas Udara Memburuk akibat Karhutla, Aktivis Jambi Desak Presiden Prabowo Copot Menteri Kehutanan

Kualitas Udara Memburuk akibat Karhutla, Aktivis Jambi Desak Presiden Prabowo Copot Menteri Kehutanan

09/10/2026
Berita selanjutnya

Dua Pebalap Binaan Astra Honda Siap Taklukan Sirkuit Ikonik di Spanyol

Peringatan Hari Lahir Pancasila 2025; Pengalaman Nilai-nilai Pancasila dalam Penguatan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan  

Bupati Tanjab Timur Dillah Sambut 220 Tahfidz Quran dan Dampingi Jenderal Kunto Arif Wibowo

Apresiasi Prestasi, Bupati Toha Serahkan Bantuan Living Cost Rp27,6 Juta kepada Mahasiswa Asal Muba

Wali Kota Jambi Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila ke-80

TERHANGAT

Lirik Lagu Bintang - Anima Band/ (Foto: Cuplikan layar Youtube @AnimaBandOfficialAnima)

Lirik Lagu Bintang – Anima Band

04/02/2024

Susunan Bacaan Ziarah Kubur Lengkap Arab, Latin dan Terjemahan, Cocok untuk Nyekar di Hari Jumat

New Honda BeAT, Always BeAT for You

New Honda Vario 125 dengan Penyegaran Warna Baru telah Hadir di Jambi

Razia Gabungan BNNP Jambi: Empat Pengunjung Tempat Hiburan Malam Positif Narkoba

Disporabudpar Jember Sediakan Jogging Track dan Fitnes Gratis di JSG

Kadis abdul lazik “Rampok” Uang Rakyat Kecil Modus Kerja Honorer Damkar Merangin

Bacaan Sholat Jenazah Latin Lengkap Beserta Tata Caranya

Polda Jambi Petakan Jam Rawan Curanmor, Kawasan Permukiman hingga Perkebunan Jadi Sasaran

Kapolda Jambi Kunjungi Korem 042/Gapu, Perkuat Sinergitas TNI-Polri

Berita Media Online

Copyright @ 2020 Ampar.id - PT MEDIA AMPAR KJA Supported by Ara.

INFORMASI

  • Ampar
  • Disclaimer
  • Karir
  • Kode Etik
  • Kode Perilaku Perusahaan Pers
  • Pedoman Media Siber
  • Perlindungan Wartawan
  • Redaksi
  • Tentang Kami

MEDIA SOSIAL

Tidak ada hasil
Lihat Semua Hasil
  • Ampar
  • Disclaimer
  • Karir
  • Kode Etik
  • Kode Perilaku Perusahaan Pers
  • Pedoman Media Siber
  • Perlindungan Wartawan
  • Redaksi
  • Tentang Kami

Copyright @ 2020 Ampar.id - PT MEDIA AMPAR KJA Supported by Ara.