Dewan Keamanan PBB akan memperdebatkan masalah akses global ke vaksin Covid-19. Agendanya akan mengangkat masalah yang kemungkinan akan menggarisbawahi perbedaan tajam antara anggota dewan.
Pertemuan yang rencana akan berlangsung pada Rabu (17/2/2021), dilakukan atas inisiatif Inggris, yang membanggakan program vaksinasinya yang efektif.
AFP pada Minggu (14/2/2021) melaporkan sejumlah pertanyaan mungkin akan diajukan dalam agenda itu.
Misalnya terkait bagaimana vaksin dapat didistribusikan secara adil. Artinya tidak ada lagi persoalan seperti yang terjadi dalam pengadaan pertama-tama, di mana vaksin terlebih dulu diambil negara-negara terkaya di Utara sedangkan di Selatan menderita.
Atau haruskah pasukan penjaga perdamaian PBB helm biru di sekitar 15 negara, bersama dengan karyawan PBB lainnya yang ditempatkan di seluruh dunia?
Kemudian apakah perlu mendeklarasikan mereka sebagai pekerja esensial dan menerima prioritas vaksin, termasuk di negara-negara yang belum menerima dosis vaksin? J
ika demikian, siapa yang harus memberikan vaksin: Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara asal pasukan atau negara di mana mereka ditempatkan?
“Vaksin dan vaksinasi sebenarnya bukan tugas Dewan Keamanan,” kata seorang duta besar, yang berbicara tanpa menyebut nama. Dewan Keamanan, dengan misi menjaga perdamaian dan keamanan di seluruh dunia, tidak memiliki keahlian kesehatan khusus, kata duta besar itu melansir AFP. Menurutnya Dewan Keamanan PBB hanya dapat memberikan âkontribusi.”
Dia menambahkan bahwa tidak ada resolusi tentang masalah tersebut kemungkinan akan muncul dalam pertemuan minggu ini.
Satu-satunya keterlibatan langsung Dewan Keamanan dalam pandemi terjadi pada Juli 2020. Yaitu ketika setelah negosiasi yang panjang dan sulit untuk menyelesaikan ketegangan AS-China yang tajam.
Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi yang mendorong gencatan senjata di negara-negara konflik untuk membatasi penyebaran Covid-19.
Inggris baru-baru ini berbagi dengan beberapa negara lain rancangan resolusi tentang manajemen vaksin, kata para diplomat. “Ada draf resolusi. Negosiasi baru saja dimulai. Ini akan memakan waktu,” menurut diplomat lainnya.
Vaksinasi “adalah tantangan besar sekarang,” kata Olof Skoog, duta besar Uni Eropa (UE) untuk dewan tersebut. Menurutnya, masih jauh masanya sebelum orang divaksinasi penuh.
Skoog, seorang Swedia, mencatat bahwa UE telah berkontribusi dalam menciptakan inisiatif Covax global di bawah naungan PBB.
Kerjasama multilateral itu bertujuan untuk menyediakan setidaknya dua miliar dosis pada akhir tahun, termasuk setidaknya 1,3 miliar dosis untuk 92 negara berpenghasilan rendah.
Vaksin apartheid
Melansir AFP, seorang duta besar mengatakan kekhawatiran adanya semacam vaksin apartheid. Di mana negara-negara kaya di Utara menerima pasokan yang cukup, sementara negara-negara Selatan yang lebih miskin tidak kebagian sama sekali.
Kondisi seperti itu baru-baru ini diperingatkan oleh Afrika Selatan. Dia mengatakan perundingan mengenai resolusi Dewan Keamanan kemungkinan besar akan “rumit”.
Masalahnya beberapa negara tidak nyaman dengan perlunya “transparansi” dalam komitmen agar tidak ada negara yang kehilangan akses terhadap vaksin.
Baca juga: Afrika Selatan Akhirnya Terima Kloter Pertama Vaksin Covid-19
Beberapa negara, termasuk China, Rusia dan beberapa negara Teluk, telah meluncurkan inisiatif “diplomasi vaksin.” Kebijakan itu dilakukan dengan menunjukkan kapasitas produksi mereka sendiri atau menyediakan akses yang lebih mudah ke dosis vaksin.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah berulang kali menyuarakan peringatan bahwa ketika virus dan berbagai variannya menyebar ke seluruh dunia, keamanan global hanya dapat dijamin jika setiap orang menikmati tingkat perlindungan yang sama.
Dia telah berulang kali menyerukan agar vaksin diperlakukan sebagai “barang publik global,” tanpa menjelaskan secara pasti bagaimana hal itu bisa terjadi.
Sumber: Kompas.com
