AMPAR.ID, JAMBI – Puluhan masyarakat petani melakukan aksi demonstrasi di gedung DPRD Provinsi Jambi. Merkeka adalah Kelompok tani “Sri Rezeki” Kelurahan pandan Jaya Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Senin, (15/2/0221)
Dalam orasinya, pendemo meminta DPRD provinsi Jambi sebagai wakil Rakyat untuk mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat serta memanggil pihak terkait, khususnya Dinas kehutanan Provinsi Jambi yang berwenang dalam persoalan tersebut.
“Dengan tegas kami meminta DPRD Provinsi Jambi mendesak kepada pihak terkait (Dishut Provinsi Jambi.red) untuk melakukan pengukuran ulang dan penandaan batas di area HGU PT Mendahara Agro Jaya Industri (anak perusahaan PTPN VI) dan apabila benar kami memohon untuk menindak tegas, PT MAJI sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”, koar Mardi, korlap aksi yang juga ketua KTH Sri Rezeki.
Untuk diketahui, Berdasarkan surat keterangan Dinas kehutanan (Dishut) Provinsi Jambi Nomor S. 4596/Dishut-2.2/XII/2020 tentang surat keterangan telaah Arya terhadap kawasan hutan dan PIPPIB, dab berdasarkan surat Dinas kehutanan Provinsi Jambi kepada kepala Balai pemantapan kawasan hutan wilayah XIII Pangkal Pinang nomor S. 470/Disebut-2.1/II/2020, poin 3: berdasarkan data kawasan hutan yang ada di Dinas kehutanan Provinsi Jambi yaitu SK. 8 6 3/menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 dan SK. 8 0 9 2/menlhk-pktl/kuh/pla.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 areal HGU PT Mendahara Agro Jaya Industri masih ada yang berada dalam kawasan hutan seluas kurang lebih 670,20 Hektar.
Lanjutnya, Petani yang berhimpun dalam SK KTH Sri rezeki Kelurahan pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga akan mengambil kembali lahan yang tersebut yang merupakan lahan pengembangan kehidupan yang tahun 2008 lalu digusur dan saat ini dikuasai oleh PT Mandara agro Jaya industri. “dan akan Kami ikuti dalam program perhutanan sosial menteri lingkungan Hidup dan kehutanan”, tegasnya
Selama ini, KTH Sri rezeki dan pendamping yayasan taruna hijau Indonesia DPW Seknas Jokowi Provinsi Jambi dan advokad gerbang Indonesia telah berusaha melakukan pengukuran batas kawasan hutan secara partisipatif guna kepentingan peta permohonan perhutanan sosial.
“tetapi Kami selalu dihalang-halangi dan diintimidasi oleh oknum Brimob Polda Jambi dan security PT mendahara agro Jaya industri dan selalu mengatakan bahwa area tersebut adalah hgu perusahaan pemerintah bila melakukan tindakan yang merugikan perusahaan maka akan ditangkap dan dipenjarakan”, jelasnya.
Hingga berita ini ditayangkan demonstran masih bertahan di gedung DPRD Provinsi Jambi, menunggu wakil rakyat itu menemui nya.
Terkhir, Demonstrasi tetap menerapkan protokol kesehatan covid-19, dan dikawal aparat kepolisian di lokasi. (Juanda)
