AMPAR.ID – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH bersama para Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Jambi melakukan audiensi dengan Kementerian Kehutanan terkait kendala-kendala pada sektor kehutanan yang dihadapi Provinsi Jambi.
Audiensi yang langsung disambut hangat Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni beserta jajarannya ini berlangsung di Ruang Rapat Kementerian Kehutanan, Jakarta, Selasa (15/07/2025).
Dalam audiensi tersebut, Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan bahwa, pertama, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi sangat dipengaruhi terhadap kinerja eksport batubara, terlihat pada tahun 2022 eksport batubara mengalami peningkatan yang signifikan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 7% sehingga mendorong sektor batubara ini sebagai kontribusi yang paling signifikan.
“Kami mempunyai cadangan batubara cukup besar dengan total lebih 3 milyar, tetapi kami belum mempunyai hauling batubara, sehingga tiap tahun kuota pemerintah yang diberikan kepada kami 40 juta ton tersebut yang tercapai 13 juta ton dan penerimaan negara juga kecil yang berasal dari Merangin, Sarolangun, Batang Hari, Muaro Jambi, akhirnya daerah dbh nya menjadi kecil,” jelas Gubernur Al Haris.
“Sementara permintaan luar biasa baik dalam negeri maupun luar negeri untuk batubara tersebut,” tambahnya.
Gunernur Al Haris juga memaparkan, dibutuhkan jalan khusus batubara yang mampu mengalihkan beban lalu lintas dari jalan umum sehingga meningkatkan efesiensi logistik tambang. Skema rencana jalan khusus batubara Provinsi Jambi masuk ke kawasan hutan produksi.
Yang pertama pengelolaan oleh PT. SAS, izin pinjam pakai telah keluar dan tahap selanjutnya penetapan tata batas dan Pengelolaan oleh PT. Inti Bangun Persada sudah mengajukan izin pinjam pakai dan dalam proses.
“Kami telah membuat kebijakan dengan membuat izin hauling batubara, ada 3 perusahaan yang meminta izin yaitu PT. PUTRA BULIAN, PT. INTI BANGUN SARANA, PT. SAS, dan apabila clear bahwa hampir 4 milyar batubara akan lancar,” paparnya.
Selanjutnya, dalam paparan tersebut Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa, kedua, proyek panas bumi graha nyabu yang potensi membuka lapangan pekerjaan baru pada saat fase operasi dan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, namun kendala yang dihadapi status Tropical Rainforest heritange of Sumatera (TRHBS) di WPSPE Graha Nyabu yang berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat.
“Isu ini menyebabkan terhambatnya proses perizinan kegiatan PSPE Graho Nyabu dikarenakan menunggu proses penyelesaian boundary modification TRHS,” lanjut Gubernur Al Haris.
Kemudian Gubernur Al Haris juga menambahkan, ketiga, jalur evakuasi akibat dari Kabupaten Kerinci yang memiliki gunung berapi tertinggi di Indonesia yang secara kondisi geografis yang khas dan berpotensi tinggi terhadap berbagai resiko bencana seperti letusan gunung berapi, longsor dan gempa bumi.
Pemerintah Provinsi Jambi melalui RTRW telah menyiapkan langkah mitigasi bencana, study pendahuluan pernah dilakukan pada tahun 2021, namun terkendala perizinan.
“Untuk itu mohon kiranya Bapak Menteri memberikan dukungan dan solusi atas permasalahan kami,” harap Gubernur Al Haris.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa segala permasalahan yang ada akan ditindaklanjuti dengan cepat, cermat serta hasil yang optimal.
“Senang sekali hari ini bertemu pak gubernur, para bupati/wali kota berbicara banyak hal, banyak agenda dan saya berjanji berjuang sekuat tenaga atas persoalan di Jambi agar dapat terselesaikan dengan baik,” pungkasnya. (Adv)
