AMPAR.ID – Identitas adalah ciri khas atau jati diri. Identitas seseorang adalah ciri khas atau jati diri yang melekat pada orang tersebut. Misalnya: nama, nama panggilan, jenis kelamin, daerah asal, suku, agama, golongan darah, pekerjaan.
Masing-masing diri kita memiliki identitas. Itulah yang membuat orang lain mengenal kita. Kita juga harus tahu identitas orang lain, agar kita bisa membedakan masing-masing individu mereka. Dengan identitas, kita bisa mengklasifikasikan seseorang.
Akhirnya kita tahu, seseorang teman kita bekerja di suatu perusahaan tertentu, bekerja sebagai aparatur sipil negara di pemerintahan, dia ganteng/cantik, postur tinggi/pendek – gemuk/kurus – gondrong – botak. Itulah identitas.
Perbankan atau manajemen pinjaman online juga harus mengetahui identitas kita. Bahkan, mereka melakukan “screening” untuk mengetahui identitas, mulai identitas pribadi hingga identitas pekerjaan dan penghasilan kita. Dari identitas yang berhasil diidentifikasi, pihak bank bisa menyimpulkan seseorang layak diberikan kredit atau tidak.
Orang tua tentu ingin mengetahui identitas calon menantunya, ganteng/cantik, pekerjaannya apa, bersifat rajin bekerja atau pemalas, pendidikan sampai mana. Dari identitas yang diketahuinya orang tua akan menentukan bisa memberikan restu atau tidak kepada calon menantu.
Lantas, apakah identitas tersebut bisa ditinggalkan ketika kita masuk dunia politik? Apakah politik mengharamkan politik identitas?
Menurut Cressida Heyes, politik identitas adalah suatu jenis aktivitas politik yang dikaji secara teoritik berdasarkan pada pengalaman-pengalaman persamaan dan ketidakadilan yang dirasakan oleh golongan-golongan tertentu, sehingga menghimpun kesatuan untuk menaikkan derajat dan martabatnya. Sementara itu, Stuart Hall memaknai politik identitas sebagai proses sosial dan interaksi sosial yang dibentuk melalui sistem sosial bawah sadar manusia, sistem ini terjadi karena adanya ketidakpuasaan dalam menghadapi berbagai macam arti masalah sosial yang terjadi.
Kembali ke pertanyaan bolehkan melakukan politik identitas?
Pertanyaan ini menjadi perdebatan panjang dan melahirkan dua kubu: setuju dan tidak setuju. Saya memilih bergabung dengan kubu yang setuju dengan politik identitas.
Alasan saya sederhana : identitas sudah melekat di tubuh kita dan tidak bisa kita lepas dimana pun kita berada, termasuk di dunia politik.
Jika ada yang memperhatikan identitas seseorang calon pemimpin/calon legislatif dalam penentuan pilihan, itu tidak salah. Lazim jika seseorang ingin diwakili oleh orang yang seidentitas dengan dirinya.
Tidak salah jika dia dipimpin oleh orang yang seidentitas dengan dirinya. Di Amerika Serikat, wajar rakyat memilih presiden yang seagama dengan dirinya. Di Indonesia -meminjam ungkapan Luhut Panjaitan- orang Jawa yang mayoritas muslim akan tidak bisa disalahkan jika mencari pemimpin yang juga Jawa dan Islam. Di Papua, wajar jika gubernurnya adalah warga Papua dan beragama Kristen.
Di Bali, pernah ada kelompok kecil yang mengklaim bersedia menjadikan Ahok sebagai gubernur Bali (sebelumnya, Ahok disebut dizalimi sebagai korban politik identitas), namun ketika hendak dicagubkan ternyata kelompok yang lebih besar menolaknya. Mereka beralasan gubernur Bali terlebih dahulu harus menjalani ritual secara Hindu, dan yang tak kalah penting : dia harus orang Bali asli.
Kelompok yang menentang politik identitas (mereka adalah pendukung Ahok) juga tak konsisten. Mereka ribut ketika tim Anies-Sandiaga Uno memanfaatkan masjid untuk sosialisasi, namun kini mereka yang menjadi tim Ganjar Pranowo, juga memanfaatkan masjid untuk melakukan kegiatan sosialisasi atau deklarasi dukungan. Mereka pun menjual agama dengan bumbu santri dan ulama dukung Ganjar Pranowo.
Kesimpulannya, politik identitas tidak akan terhindarkan. Selagi identitas itu melekat pada diri manusia, ke wilayah apa pun identitas tersebut tetap ada. Maka berpolitik identitaslah, dengan catatan tetap santun, mengharga perbedaan, tidak usah menyerang dan membully kelompok lain yang memiliki identitas yang berbeda dengan kita.
(red/01)
