JEMBER, AMPAR.ID — Pemerintah Kabupaten Jember menyatakan kesiapannya berkolaborasi menyukseskan program unggulan Presiden Prabowo Subianto di sektor ketahanan pangan dan perikanan.
Komitmen itu disampaikan Bupati Jember, Gus Fawait, saat menyambut kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, di Jember, Sabtu (21/11/2026).
Pertemuan yang melibatkan kalangan pondok pesantren tersebut menjadi forum penyampaian sejumlah program strategis pemerintah pusat agar dipahami secara utuh tanpa menimbulkan kesalahpahaman.
Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa program-program itu dirancang supaya manfaatnya cepat dirasakan warga sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tingkat lokal.
Salah satu yang dipaparkan Zulkifli Hasan adalah ajakan kepada pondok pesantren untuk memanfaatkan lahan seluas sekitar 1.000 meter persegi untuk budi daya ikan berbasis bioflok.
Inisiatif yang disiapkan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) itu diarahkan agar pesantren mampu memenuhi kebutuhan protein secara mandiri.
Gus Fawait menilai gagasan tersebut konkret untuk memajukan desa dan pesantren.
Ia pun mengaku bersyukur dan bangga atas perhatian pemerintah pusat, mengingat jumlah pesantren di Jember merupakan yang terbanyak di Jawa Timur maupun di tingkat nasional.
“Kami berharap, program-program tersebut dapat segera dirasakan manfaatnya oleh pesantren di Kabupaten Jember,” ungkap Gus Fawait.
Ke depan, sektor ketahanan pangan di Jember akan melibatkan pondok pesantren secara aktif, mulai dari pelatihan, penyaluran bantuan, hingga pelaksanaan program terkait.
“Pertemuan ini sebagai langkah awal yang diharapkan berlanjut pada peresmian program pesantren serta pemberdayaan masyarakat di kampung nelayan dan sektor perikanan desa,” kata bupati.
Di sektor kelautan, Zulkifli Hasan juga memfokuskan perhatian pada pengembangan kampung nelayan.
Selama ini pelayanan terhadap nelayan dinilai masih belum optimal sehingga pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur pendukung, seperti koperasi nelayan merah putih.
Terkait program tersebut, Gus Fawait mengajukan usulan seluas-luasnya mencakup seluruh desa, kelurahan, dan pondok pesantren, meski verifikasi serta penentuan akhir tetap menjadi kewenangan kementerian.
Saat ini Jember baru memperoleh tiga kuota kampung nelayan, padahal idealnya membutuhkan minimal 10 hingga 20 titik karena memiliki garis pantai terpanjang di Jawa Timur.
“Keberadaan kampung nelayan ini diharapkan menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan di kawasan pesisir,” jelasnya.












