AMPAR.ID,JAMBI-Lambannya kemajuan pembangunan di bidang kesehatan di kabupaten Muaro Jambi mulai terkuak ke publik
Seperti halnya di tiga rumah sakit plat merah milik Pemda setempat. Kurangnya kepedulian dan pengawasan dari Pemda disinyalir penyebab boroknya managemen, hingga pelayanan dan kesejahteraan Nakes.
Ditambah lagi, Aksi Puluhan dokter mogok kerja di Tiga Rumah Sakit di Muarojambi sepekan terakhir yakni dokter di RSUD Ahamad Rifin, RSUD Sungai Gelam, dan RSUD Sungai Bahar terdiri dari 18 orang dokter spesialis serta 25 orang dokter umum dan Gigi yang tergabung dalam Komite Medik kabupaten Muarojambi.
Mogoknya para nakes tersebut berimbas barang tentu beimbas pada terganggunya pelayanan kepada pasien.
Dari keterangan Dokter yang melakukan aksi mogok tersebut, terungkap bebeberapa fakta mengejutkan.
Misalnya dijelaskan dr. Nafindra (spesialis syaraf) yang juga Ketua Komite Medik Muarojambi, persoalan tersebut sudah lama dikeluhkan Nakes. Pemda sebagai Owner RSUD namun tidak ada respon terkait keluhan para nakes.
“Sudah 9 hari tidak masuk kerja, persoalan ini sudah lama kami berdiam karena tidak sesuai keinginan kami. Kami merasa tidak nyaman, sebagai dokter dengan kondisi sekarang”, ujar dr. Nafindra kepada awak media selasa, (4/4/2021)
Diakuinya, RSUD di Muarojambi bukannya semakin maju, malah berbalik mundur. Misalnya, persoalan listrik sedari dulu tak pernah terselesaikan.
“Sudah sering kami keluhkan, hal kecil aja persoalan listrik dayanya kecil. Untuk operasional alat medik seperti scan dan lainnya aja tak bisa terselesaikan”, ujarnya
Bahkan disebutnya, Peran Direktur kurang maksimal sebagai pemegang pucuk pimpinan RSUD, ditambah Bupati dan Wabup Muarojambi tak pernah berkunjung ke RSUD A Rifin beberapa tahun terakhir.
Iya menegasakan, Maka sangat disayangkan sekalas RSUD plat merah punya alat lengkap tapi tidak difungsikan dan tidak bisa digunakan masyarakat.
“Percama dianggrakan, jadi mubazir dan tidak bisa dimanfaatkan”,ungkapnya
Komite Medik Kabupaten Muaro Jambi menyebutkan bahwa Pemkab telah keliru terkait insentif para dokter.
“Pemda itu sebenarnya keliru, selama ini tidak ada perhatian khusus dengan kami. Pemkab seperti tak perduli. Selama ini tidak ada perhatian sama sekali, sejak saya masuk di Muaro Jambi 2011.
Kami di Rp8,2 jt saja kurang setuju apalagi di angka Rp5,5jt. kami ingin kembalikan ke awal Rp11,5jt,” tegasnya.
Dirinya menyampaikan bahwa jumlah insentif dokter di Kabupaten Muaro Jambi sangat kecil dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Provinsi Jambi.
“Perbandingan nya sangat jauh sekali, kurang benar. Dengan pergantian pimpinan harusnya ada perhatian, ini apa. Bupati saja tidak pernah menyambangi para Nakes.
Dibandingkan dengan kota Jambi Rp7,5jt, ketimbang kami yang harus bolak-balik ke Rumah Sakit,” tegas Dr. Nafindra, Sps.
Hingga berita ini diturunkan belum ada ketrangan resmi dari pemda setempat. (Red)
Baca Juga: Al Haris: PSU Bagian Demokrasi, Siapkan Dengan Baik Biar Tidak Ada Lagi Keraguan!
