AMPAR.ID, MUAROJAMBI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi menggelar rapat paripurna pada Senin (01/07/2024) untuk membahas persetujuan dan penandatanganan berita acara kesepakatan serta pendapat akhir fraksi-fraksi dewan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Yuli Setia Bakti, yang didampingi oleh Wakil Ketua II Ahmad Haikal, serta dihadiri oleh Pj Bupati Muaro Jambi Drs Raden Najmi, Forkopimda, kepala OPD, para Kabag, camat, dan undangan lainnya.
Aidi Hatta, Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi sekaligus Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), memberikan beberapa catatan terkait rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Muaro Jambi yang mulai terancam.
Aidi menjelaskan bahwa program pembangunan yang direncanakan untuk jangka waktu 20 tahun kini terpaksa dipangkas menjadi 5 tahun berdasarkan LPJP (Laporan Program Jangka Panjang) yang dibahas dalam lima fase.
“Penting bagi pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk memanfaatkan sumber daya alam dan manusia yang ada serta melibatkan semua unsur terkait. Kami mendorong agar saran dan pendapat dari tokoh masyarakat dapat diterima dan dipertimbangkan,” ujarnya.
Aidi juga menyoroti persoalan sosial yang dapat mendukung program pemerintah mendatang serta menyarankan agar pemerintah lebih memperhatikan isu-isu penting seperti pengelolaan Sopel Batu Bara di sekitar Cagar Budaya Candi Muaro Jambi.
Fraksi PAN juga memberikan masukan mengenai masalah limbah perusahaan yang masih mencemari lingkungan sekitar, serta mengkritik ketidakberdayaan Forum Corporate Social Responsibility (CSR) yang telah dibentuk namun belum terealisasi dengan baik. Aidi meminta Pj Bupati Muaro Jambi untuk meninjau kembali forum CSR dan memastikan bahwa penyaluran CSR dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
“Forum CSR yang sudah terbentuk perlu ditinjau kembali agar dapat memberikan manfaat yang optimal dan berkelanjutan bagi daerah,” tutupnya. (Adv)
