AMPAR.ID. Jambi – Gubernur Jambi Fachrori Umar, menandatangani Kesepakatan Kerjasama Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, bertempat di Gedung Pakuan Rumah Dinas Gubernur Jawa Barat, Bandung, Kamis (12/3).
Kerjasama tersebut meliputi Kerjasama 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni 1.Inspektorat, 2.badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda), 3.Badan Keuangan Daerah (Bakeuda), 4.Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), 5.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), 6.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), 7.Dinas Kehutanan, dan 8.Biro Pembangunan dan Kerjasama.
Ada 8 naskah perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh OPD kedua provinsi, : 1.Misi dagang komoditi unggul daerah, 2.Pengembangan sektor energi dan SDM, 3.Pembangunan kehutanan, 4.Pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan inovasi, 5.Penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II, 6.Peningkatan kapasitas pengelolan pendapatan dan retribusi. 7.Layanan konsultasi pengaduan, dan 8.Replika aplikasi perjalanan dinas luar negeri.
Fachrori mengatakan bahwa Kerjasama Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah guna percepatan pencapaian sasaran pembangunan antar daerah dan nasional.
Fachrori mengapresiasi Gubernur Jawa Barat dan jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas kesepakatan kerjasama yang terjalin, dan berharap agar kerjasama Jambi dengan Jawa Barat berkelanjutan.
“Kerjasama yang kita lakukan merupakan bagian dari upaya kita untuk meningkatkan pembangunan Provinsi Jambi, demi kemajuan Provinsi Jambi. Kerjasama ini untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki Provinsi Jambi, baik Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptekin),” ujar Fachrori.
Selanjutnya, Fachrori minta seluruh OPD yang telah melakukan penandatanganan kerjasama bisa dengan cepat menjabarkan kerjasama dalam wujud implementasi (pelaksanaan) hal-hal yang dikerjasamakan.
“Saya berharap kerjasama ini benar-benar bermanfaat, bisa mendorong kemajuan Provinsi Jambi, yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi,” ungkap Fachrori.
Gubernur Jawa Barat, H.Ridwan Kamil mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang mengalami transformasi, yakni dengagan banyaknya menggunakan teknologi dalam melaksanaan fungus pemerintahan.
Ridwan Kamil mengungkapkan, selama 16 bulan belakangan banyak beralih ke teknologi ternyata bisa menambah produktivitas kinerja pemerintahan Jawa Barat, salah satunya pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa melalui Tokopedia dan aplikasi lain. “Kita tidak harus membuat aplikasi, tinggal titipkan ke e-commerce, dan peningkatan pendapatan dari pajak bisa berlipat-lipat, hanya karena kita mengubah cara” ujar Ridwan Kamil.
Ridwan Kamil menyampaikan, akhir-akhir ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa lebih tenang setelah dibentuknya Unit Anti Hoaks. Selain itu, Ridwan Kamil menyampaikan salah satu program Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yakni Desa Digital, dimana tiap desa dibantu satu unit computer dan difasilitasi dengan aplikasi e-commerce, sehingga semua desa bisa memasarkan produk-produknya secara online.
Ridwan Kamil Mengungkapkan bahwa dengan program Desa Digital dan berbagai teknomoli yang digunakan dalam mendukung pemerintahan terbukti bisa menurunkan kemiskinan di jawa barat, yang dalam tahun lalu merupakan penurunan kemiskinan tercepat se Indonesia, dari 7,25 % menjadi 6,82 %
Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi Jawa Barat, H.Daud menyampaikan, Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Provinsi Jambi telah berlangsung sejak tahun 2017, dengan ruang lingkup e-samsat, SKP online, dan periizinan yang sudah berakhir tahun 2019, dan sekarang diperpanjang dan sektor Kerjasama diperluas, sebagai upaya melakukan percepatan pembangunan.
Ruang lingkup replikasi Kerjasama adalah Kelautan dan Perokanan, tenaga kerja, perkebunan, kehutanan, pertanian, perindustrian dan (perdagangan), energi dan sumber daya mineral, pengembangan sumber daya aparatur, pengembangan pelayanan publik, pendapatan daerah, teknologi informasi, dan penelitian dan pengembangan daerah.(*)
