AMPAR.ID, JAMBI – Gubernur Jambi Dr.H. Al Haris,S.Sos.,M.H., mengatakan Pemerintah Provinsi Jambi akan menyiapkan langkah-langkah strategis dalam upaya menurunkan inflasi di Provinsi Jambi. Hal ini disampaikan Al Haris usai mendengarkan secara langsung Arahan Menteri Dalam Negeri RI dalam rangka Pengendalian Inflasi di Provinsi Jambi, bertempat di Ballroom Gedung Utama Bank 9 Jambi, Sabtu (27/08/2022).
“Pada hari ini kita mendengarkan arahan langsung Menteri Dalam Negeri RI mengenai pengendalian inflasi di Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi dengan cepat menyusun langkah-langkah strategis dalam pengendalian inflasi, dimana saat ini sedang menyusun item kegiatan sesuai dengan kebutuhan pada langkah strategis pengendalian inflasi,” ujar Al Haris.
Al Haris mengatakan, Pemerintah Provinsi Jambi melakukan Program Pengendalian Inflasi TPID EXISTING 4K yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif. Pemerintah Provinsi Jambi juga menyiapkan rencana jangka pendek dan menengah TPID Provinsi Jambi.
“Rencana Jangka Pendek yaitu pemetaan bulan rawan inflasi, kampanye ke masyarakat terkait penyesuaian pola konsumsi ke cabai kering, pemetaan daerah produksi pangan, pertemuan tim teknis TPID se Kab/Kota di Provinsi Jambi, penguatan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi, penguatan program dan kegiatan pada OPD untuk membantu petani meningkatkan produktivitas, dan mengalokasikan belanja tidak terduga (BTT) untuk pengendalian inflasi daerah pada APBD-P. Jangka Menengah yaitu kampanye penggunaan pupuk organik kepada petani holtikultura, optimalisasi peran nobil TTIC (Toko Tani Indonesia Center), Revitalisasi CAS (Control Atmosphere Storage – Gudang Penyimpanan Hasil Pangan), edukasi adopsi teknologi pengeringan cabai, program kampung peduli/penyangga inflasi, pemberian bantuan bibit cabai dan menjalin kerja sama dengan daerah penghasil komoditi,” kata Al Haris.
“Pemerintah Provinsi Jambi juga menyiapkan Alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) yang saat ini secara total berada pada angka lebih kurang Rp.17,- Miliar dan salah satunya diperuntukkan bagi pengendalian inflasi,” lanjut Al Haris.
Al Haris mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan intervensi komoditi bahan pokok, antara lain: cabai merah, cabai rawit, bawang merah, minyak sayur, telur ayam ras, dan beras. Intervensi komoditi tersebut sejalan dengan rencana strategis TPID Provinsi dan Kab/Kota yaitu optimalisasi lahan pertanian produktif, distribusi bibit cabai kepada warga dalam memanfaatkan lahan perkarangan khususnya di wilayah perkotaan, mengatur waktu tanam komoditi dalam memicu produktivitas, pengawasan terhadap pendistribusian komoditas langsung kepada masyarakat, menjaga stabilitas supply komoditi dari luar, membatasi distribusi komoditi keluar daerah dan memastikan stock beras (BULOG) dan optimalisasi lahan pertanian padi sawah.
“Kami siap bekerja, TPID Provinsi dan Kab/Kota Se-Provinsi Jambi bersama dengan Satgas Pangan siap bekerja untuk menekan angka inflasi ini sehingga bisa kembali stabil dan terkendali,” tutup Al Haris.
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian mengatakan, kunjungan kerja ke Provinsi Jambi ini ingin melihat secara langsung dan memastikan angka inflasi yang benar, kemudian penyebab dan langkah-langkah dari Pemerintah Provinsi Jambi. “Saya menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Jambi beserta Forkompinda yang sudah melakukan respon dengan cepat ketika pengumuman dari pemerintah pusat, yaitu dengan mengadakan rapat mengenai pengendalian Inflasi,” kata Mendagri.
“Dalam pengendalian inflasi ini perlu dilakukan secara bersama-sama mulai dari Pemerintah Provinsi, Forkompinda, Bupati/Walikota se-Provinsi Jambi dan para stakeholder lainnya,” sambung Mendagri.
“Dalam rapat kabinet, saya akan menyampaikan kepada Bapak Presiden RI dimana Provinsi Jambi relatif terkendali, daya beli masyarakat masih cukup kuat dan ada beberapa kenaikan komoditas tapi sifatnya temporer dan cepat untuk diatasi sehingga dengan langkah-langkah ini kita harapkan sinergi Pusat Provinsi Kabupaten/Kota sampai tahap Desa,” pungkas Mendagri.(Adv)
