AMPARID, JAMBI – Wakil Bupati Batang Hari, H. Bakhtiar, SP, menghadiri agenda strategis Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi II DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026. Pertemuan yang mempertemukan pimpinan daerah dengan legislator pusat ini digelar di Gedung Mahligai 9 Bank Jambi, Kota Jambi, Jumat (20/2/2026).
Kegiatan ini secara khusus menyoroti dua isu krusial bagi daerah: pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penyumbang pendapatan daerah, serta penanganan permasalahan pertanahan dan tata ruang.
Dalam forum dialog tersebut, Komisi II DPR RI menekankan pentingnya peran BUMD, terutama Bank Jambi, untuk lebih inovatif dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Hal ini bertujuan agar kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat terus ditingkatkan guna membiayai pembangunan di daerah.
Wabup Bakhtiar menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Batang Hari memberikan perhatian serius terhadap penguatan BUMD sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan. “Sebagai daerah yang tengah berkembang, kita harus memastikan BUMD memiliki tata kelola yang baik agar lebih kontributif bagi pembangunan Jambi, khususnya di Batang Hari,” ungkapnya.
Selain isu ekonomi, fokus utama pertemuan ini adalah mencari solusi konkret atas konflik agraria dan sinkronisasi tata ruang. Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Wabup Bakhtiar menilai kunjungan reses ini menjadi jembatan bagi daerah untuk menyampaikan aspirasi dan kendala regulasi di lapangan kepada pemerintah pusat.
“Ini momentum penting untuk menyampaikan aspirasi terkait persoalan pertanahan. Kita butuh solusi konkret dan sinkronisasi agar persoalan tata ruang tidak menjadi penghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tambah Bakhtiar.
Pertemuan ini dihadiri oleh tokoh-tokoh kunci, antara lain Gubernur Jambi, jajaran Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jambi, Direksi Bank Jambi, Kepala Kanwil BPN Provinsi Jambi, serta pejabat dari Kementerian Dalam Negeri dan Forkopimda.
Kehadiran Wakil Bupati Batang Hari dalam forum ini mempertegas komitmen Pemkab Batang Hari untuk tetap selaras dengan kebijakan nasional, terutama dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang akuntabel dan penguatan ekonomi melalui sektor usaha milik daerah. (adv)
