AMPAR.ID, JAMBI – Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jambi menyebutkan pada rekapitulasi pemetaan daerah yang berpotensi terjadi konflik hingga tahun 2022 didominasi masalah lahan. Senin (21/11).
“Konflik yang paling banyak terjadi di masyarakat adalah masalah lahan. Kita melakukan pemetaan berdasarkan panitia khusus (Pansus) yang dibentuk DPRD provinsi Jambi dan kabupaten/kota melalui koordinasi Kesbangpol daerah masing-masing,” ujar Kepala Bidang Penanganan Konflik Kesbangpol Qamaruz Zaman.
Berdasarkan pengajuan konflik ke lembaga Komnasham, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia KSP dan lembaga sebagainya. Kesbangpol merekapitulasi jumlah kasus paling banyak terjadi ditemukan di kabupaten Tebo.
Sebanyak 55 dari KSP terkait konflik lahan, 21 sosial konflik dari Pansus, sektor perkebunan ada 131 kasus konflik, sektor kehutanan ada 46 konflik, sektor pertambangan ada 40 konflik, sektor industri dan ekonomi 14 konflik dan sektor administrasi ada 31 konflik wilayah, sektor satwa enam konflik dan sara ada dua konflik.
Kasus tersebut tersebar di kabupaten/kota Tebo dengan 87 konflik, Merangin sembilan konflik, Batanghari 13 konflik, Muaro Jambi 25 konflik, Sungai Penuh empat konflik, Muaro Bungo 9 konflik, Sarolangun sembilan konflik, Tanjung Jabung Timur 11 konflik, Kerinci 15 konflik dan Tanjung Jabung Barat 20 konflik.
“Konflik terdata ini, ada yang sudah terjadi sejak lama dan belum terselesaikan hingga tahun 2022,” kata Qamaruz.
(Meli)
