Kacau, Pemutusan Kontrak Tenaga Honorer Sarolangun Dinilai Bermasalah

Ampar.id, Sarolangun – Nasib kurang beruntung dialami oleh seorang mantan tenaga kontrak atau honor daerah yang bertugas di Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Jambi.

Gustina namanya, seorang mantan tenaga kontrak yang dikabarkan mengabdi sejak tahun 2010 lalu terpaksa harus menelan pil pahit pasca diberhentikan sepihak sekitar bulan Maret 2021 lalu.

Lebih kurang 10 tahun mengabdi, pemutusan kontrak Gustina lantas menjadi perhatian wakil rakyat dalam penghelatan paripurna di kantor DPRD Kabupaten Sarolangun.

“Saya sangat kecewa dengan ada salah satu honor di kantor camat Limun, skor penilaiannya 83,3 tapi tidak diperpanjang,” ujar Helmi dari fraksi PAN, Senin (24/5/2021).

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, kepada Pemerintah untuk berlaku adil dalam penerapan kedisiplinan pegawai.

“Saya minta kepada Pemerintah Kabupaten Sarolangun supaya masalah ini diselesaikan, karena mereka adalah aset kedepan,” katanya.

Lebih lanjut, kepada Pemerintah jangan sampai menzolimi orang-orang yang lemah dalam hal ini tenaga kontrak maupun honorer mengharapkan gaji dari pekerjaan mereka tersebut.

“Disaat lebaran dia tidak dapat apa-apa, kalau mau jujur Pemerintah mengevaluasi itu dari Januari sampai Desember. Akhir Desember sudah tau, tapi ini tidak,” jelasnya.

“Orang itu dibiarkan bekerja, Januari, Maret, April tapi tau-taunya di putus. Kita pertanyakan yang salah itu yang mengevaluasi atau yang dievalusi,” lanjutnya.

Selain itu, dia juga meminta kepada Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi kinerja dari Camat setempat terkait kinerjanya.

“Evaluasi dong kinerja dari Camat itu, rumah dinas aja tidak pernah ditunggu di Camat Limun itu. Padahal itu simbol kebanggaan masyarakat Limun, tapi nyatanya tidak ditunggu,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Sarolangun Hillalatil Badri menanggapi keluhan masyarakat yang disampaikan oleh anggota DPRD itu mengaku bahwa persoalan ini merupakan mis komunikasi.

“Kita ini mungkin ada semacam mis komunikasi, maka tadi saya bilang di Dewan undang instansi terkait supaya dapat penjelasan yang lebih kongkrit lagi,” sebutnya.

(MK)