AMPAR.ID, JAMBI – Jelang peringatan HUT ke-67 Provinsi Jambi, telah banyak kemajuan yang dirasakan masyarakat. Di bawah kepemimpinan Gubernur Jambi Al Haris dan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, beberapa faktor kemajuan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi membaik.
Dosen dan Juga Pengamat Ekonomi Universitas Jambi (Unja) Muhammad Ridwansyah, memaparkan indikator-indikator yang dimaksud.
Mulai dari turunnya angka kemiskinan ekstrim, indeks pembangunan manusia yang meningkat sampai menurunnya angka pengangguran. Dalam beberapa pembahasan terkini mengenai lanskap ekonomi Provinsi Jambi, tambah Muhammad Ridwansyah, muncul kritik bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tidak berkualitas.
“Saya akan memberikan gambaran secara objektif berbagai indikator makro pembangunan dan inklusivitas perekonomian Provinsi Jambi, sehingga publik mendapat informasi yang objektif berdasarkan data dan analisis yang telah Saya dilakukan,” jelasnya, Jumat (5/1/2024) siang.
BACA JUGA:
SD Negeri 212 Kota Jambi Disegel, Pj Wali Kota: Aktifitas Belajar Mengajar Siswa Dipindahkan
Ringkasan dari hasil studi tersebut disajikannya dalam info grafis berikut ini :
Muhammad Ridwansyah juga memaparkan kinerja pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi selama dua tahun terakhir. Dalam RPJMD, pada tahun 2022 ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,7%. Target tersebut dapat dilampaui dimana pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2022 tumbuh sebesar 5,13 persen.
Berdasarkan laporan BPS (2023), lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan (16,92 persen). Lapangan usaha berikutnya yang tumbuh relatif tinggi (di atas 10%) adalah Jasa Perusahaan (15,13 persen); serta Pengadaan Listrik dan Gas (11,66 persen).
Sementara Pertambangan dan Penggalian sebesar 7,82 persen, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (tumbuh 5,41 persen); dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (5,00 persen).
BACA JUGA:
Namun demikian terdapat beberapa lapangan usaha yang terkontraksi, diantaranya adalah industri pengolahan. Kontraksi ini perlu mendapat perhatian karena sektor industri pengolahan merupakan barometer dari hilirisasi yang sekaligus menentukan kualitas pertumbuhan ekonomi. Selain memberikan kontribusi bagi penyerapan tenaga kerja formal, Industri pengolahan juga berpotensi meningkatkan tax ratio yang pada gilirannya akan menyehatkan fiskal daerah.
Dari sisi pengeluaran, sumber pertumbuhan hingga triwulan didominasi oleh komponen net ekspor (dengan pertumbuhan 4,67) atau memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 89,46 persen. BPS Provinsi Jambi merilis, kinerja ekspor Provinsi Jambi pada bulan Juni 2022 melesat naik 20 persen lebih ke angka 308,45 juta USD jika dibandingkan dengan nilai ekspor Mei 2022 yang hanya sebesar 255,46 juta USD.
“Tentulah kinerja net ekspor tersebut pantas diapresiasi di tengah ketidakpastian keadaan pasar global. Namun yang perlu mendapat perhatian adalah komoditas yang diekspor masih didominasi oleh bahan mentah. Kelompok komoditi pertambangan memiliki andil/peran terbesar, yaitu sebesar 66,03 persen, yakni migas dan pertambangan lainnya seperti batu bara. Komoditi migas memberikan andil sebesar 54,00 persen atau senilai 166,56 juta USD dari total ekspor, dan batubara memberikan andil sebesar 12,03 persen,” ujar Muhammad Ridwansyah.
BACA JUGA:
Komponen konsumsi Rumah Tangga juga menunjukkan kinerja yang positif, dengan pertumbuhan sebesar 1,33 persen atau memberikan kontribusi sebesar 25,47%, sementara Pengeluaran Pemerintah tumbuh sebesar 0,73% dengan kontribusi sebesar 13,98 persen. Kendati pada triwulan I/2022 mengalami kinerja yang positif, namun pada triwulan IV/2022, komponen investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) y-on-y mengalami kontraksi sebesar 1,52 persen.
“Hal ini disebabkan penurunan Penanaman Modal Asing dari US$ 50,9 juta pada tahun 2021 menjadi hanya US$ 39,2 juta pada tahun 2022. Sementara PMDN menunjukkan kinerja positif dimana pada tahun 2021 membukukan nilai sebesar Rp. 6.204,2 milyar meningkat menjadi Rp. 8.882,2 milyar pada tahun 2022,” jelasnya.
Sementara, garis kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp585.950,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp443.292,- (75,65 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp142.658,- (24,35 persen). Garis kemiskinan per rumah tangga adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin.
Terlihat bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Gerakan Pangan Murah dan Operasi Pasar yang dilakukan melalui sinergi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota, patut diapresiasi dalam upaya untuk menghindari banyaknya rumah tangga yang hidup dibawah garis kemiskinan.
BACA JUGA:
Penampakan Al Haris Gendong Lansia Evakuasi Korban Banjir di Tebo
Terjadinya penurunan kemiskinan merupakan suatu kinerja pemerintah daerah yang patut diapresiasi, namun pada dimensi lainnya tingkat kedalaman (P1) dan keparahannya kemiskinan (P2) justru mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan pada periode 2021 ke 2022 perekonomian masyarakat belum benar-benar pulih dari dampak krisis Pandemik Covid 19.
“Hasil penelusuran data BPS, Indikator Makro Sosial Ekonomi Provinsi Jambi Triwulan I-2023 menunjukkan angka pengangguran akibat Covid 19 hingga Februari 2022 mencapai 6.100 orang. Diharapkan, pada periode 2023 perekonomian masyarakat sudah kembali normal, sehingga kondisi baik P1 maupun P2 mengalami perbaikan yang signifikan,” jelas Muhammad Ridwansyah.
Selain itu, tambah Muhammad Ridwansyah, harus dilakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten terutama yang memiliki persentase peningkatan penduduk miskin ekstrim yang relatif tinggi, antara lain terdapat di: Kerinci, Sarolangun, Batanghari, Muaro Jambi dan Bungo. Namun demikian, secara umum persentase penduduk miskin ekstrim di Provinsi Jambi mengalami penurunan dari 1,30% pada tahun 2021 menjadi 1,16% pada tahun 2022 atau terjadi penurunan sebesar 0,14%.
“Secara keseluruhan, klaim bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi kurang berkualitas hanya menggunakan asumsi dan intensi yang kurang tepat ketika dilihat secara komprehensif dengan menggunakan data dan hasil analisis.”
“Provinsi Jambi telah menunjukkan adaptabilitas yang cukup kuat dan memprioritaskan pertumbuhan yang inklusif. Terakhir, diharapkan Provinsi Jambi dapat menerapkan program dan kebijakan sosial untuk memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi didistribusikan secara adil. Upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan masyarakat yang terpinggirkan mencerminkan dedikasi provinsi ini untuk memajukan pertumbuhan yang berkualitas,” pungkas Muhammad Ridwansyah.
(Min)
