AMPAR.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari melakukan rapat paripurna dalam rangka penyampaian nota pengantar Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022.
“Hari ini kita sudah menerima nota pengantar KUA PPAS RAPBD tahun 2022, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan dan bergulir di Badan Anggaran DPRD,” kata ketua DPRD Batanghari Anita Yasmin, Rabu (14/07/2021).
Anita juga mengatakan, bahwa dia bersama anggota DPRD Batanghari lainnya akan mengkaji terlebih dahulu apa yang disampaikan Pemkab Batanghari terkait RAPBD, salah satunya pinjaman yang akan diajukan ke Pemerintah pusat sebesar Rp. 200.000.000.000,-.
“Jumlah pinjaman sebesar 200 Milyar seperti yang disampaikan oleh Bupati, jadi kita lihat dulu perkembangannya di dalam pembahasan. Artinya akan ada pertimbangan baik buruknya, pada prinsipnya semuanya akan bergulir dalam pembahasan. Apakah betul-betul dibutuhkan atau tidak, mampu atau tak mampu. Inikan lembaga nantin akan diputuskan setelah pembahasan bersama,” beber Anita.
Anita berharap sesuai jargon saat pencalonan, Bupati dan Wakil dapat memberikan perubahan kepada Kabupaten Batanghari.
“Artinya kita harapkan di 2022 ini ada perubahan,” tandasnya.
Sementara itu Bupati Batanghari Mhd. Fadhil Arief usai Paripurna mengatakan, untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang membuat ekonomi masyarakat membaik Pemkab Batanghari butuh suntikan dana.
“Kita ketahui 80 % masyarakat Batanghari adalah petani, bagaimana mereka lancar pergi ketempat mereka bertani, berkebun ataupun ikan, dan juga lancar membawa hasil mereka keluar. Kalau tidak kita siapkan, tidak optimal produksinya, nilai tukarnya tidak akan naik karena besarnya biaya yang harus ditanggung akibat jalan rusak,” terang Bupati Batanghari Mhd. Fadhil Arief.
“Kita bayangkan, dari Bungku ke Bulian hanya 27 Km, namun membutuhkan waktu kurang lebih dua jam. Kalau kita benahi jalan itu, maka bisa ditempuh setengah jam. Begitu banyak biaya yang dihemat, kalau lambat pembangunannya maka akan lambat manfaat yang dirasakan. Karena keadaan fiskal Batanghari kita coba dengan pinjaman ini, seperti perusahan kita butuh biaya tambahan apalagi ditambah beban tahun lalu,” sambungnya.
Mhd. Fadhil Arief optimis pengajuan pinjaman akan disetujui oleh para perwakilan masyarakat Batanghari, dalam hal ini Pimpinan beserta Anggota DPRD.
“Anggota DPRD ini dipilih oleh masyarakat, rata-rata sangat mengenal budaya dan kehidupan Batanghari. Anggota DPR kita rata-rata juga petani asalnya, punya kebun, punya lahan. Kalau kita pesimis sedikit kurang etis, kita optimis bahwa ini sejalan,” pungkasnya.
Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Batanghari Anita Yasmin, dilaksanakan di ruang utama sidang paripurna, Jalan Jendral Sudirman, Muara Bulian dan dihadiri oleh Bupati Batanghari, 25 unsur pimpinan DPRD beserta anggota, Sekretaris Dewan, Sekretaris Daerah, Forkopimda, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah, para Camat dan Lurah se-Batanghari.
(ded/wan)
