AMPARA.ID – Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Aidi Hatta, menaruh perhatian serius terhadap masih adanya anak-anak yang putus sekolah di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Meski jumlahnya tercatat hanya 36 siswa berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi Tahun Ajaran 2024–2025, DPRD menilai persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai sekadar angka statistik.
Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat 24 siswa tingkat Sekolah Dasar (SD) yang tidak melanjutkan pendidikan dari total 41.342 peserta didik. Sementara itu, sebanyak 12 siswa tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) tercatat putus sekolah dari total 13.589 siswa.
Aidi Hatta menegaskan bahwa setiap anak yang kehilangan akses pendidikan merupakan persoalan serius yang harus segera mendapat perhatian dan penanganan dari pemerintah daerah.
“Target kita seharusnya nol anak putus sekolah. Satu anak saja yang kehilangan akses pendidikan harus menjadi perhatian serius pemerintah,” kata Aidi Hatta.
Sebagai bentuk komitmen terhadap persoalan tersebut, DPRD Muaro Jambi telah memanggil dinas dan instansi terkait guna membahas penyebab anak-anak berhenti sekolah serta merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengembalikan mereka ke bangku pendidikan.
Menurut Aidi, berbagai faktor menjadi penyebab anak-anak tidak melanjutkan sekolah. Faktor ekonomi masih menjadi penyebab dominan karena sebagian anak harus membantu orang tua memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu, rendahnya kesadaran sebagian orang tua terhadap pentingnya pendidikan serta persoalan lingkungan sekolah, termasuk dugaan perundungan (bullying), juga menjadi perhatian.
“Persoalan ini tidak bisa dilihat dari jumlahnya saja. Kita harus melihat alasan di balik mereka berhenti sekolah dan memastikan masalahnya benar-benar diselesaikan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa solusi yang diberikan tidak boleh bersifat sementara. Pemerintah daerah harus mampu menyentuh akar persoalan agar kasus serupa tidak kembali terjadi pada masa mendatang.
DPRD Muaro Jambi juga mendukung berbagai program yang telah disiapkan Dinas Pendidikan untuk menjangkau kembali anak-anak yang terlanjur meninggalkan bangku sekolah. Upaya tersebut diperkuat dengan program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu memperoleh akses pendidikan.
Menurut Aidi, keberhasilan penanganan anak putus sekolah tidak hanya diukur dari jumlah siswa yang kembali bersekolah, tetapi juga dari kemampuan pemerintah mengatasi faktor penyebabnya, mulai dari persoalan ekonomi keluarga, lingkungan sosial, hingga kondisi di lingkungan sekolah.
“Pendidikan adalah hak dasar setiap anak yang dijamin negara. Jangan sampai ada anak yang tertinggal karena persoalan ekonomi ataupun lingkungan. Hak mereka harus kita pastikan terpenuhi,” tegasnya.
Ia menambahkan, DPRD Muaro Jambi akan terus mengawal kebijakan dan program pendidikan agar seluruh anak di daerah tersebut memperoleh kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan.
“Anak-anak hari ini adalah pemimpin masa depan. Jangan biarkan mereka kehilangan kesempatan hanya karena keadaan yang sebenarnya bisa kita bantu selesaikan bersama,” pungkasnya. (Adv)
