• Ampar
  • Disclaimer
  • Karir
  • Kode Etik
  • Kode Perilaku Perusahaan Pers
  • Pedoman Media Siber
  • Perlindungan Wartawan
  • Redaksi
  • Tentang Kami
Aktual dan Terkini
Tidak ada hasil
Lihat Semua Hasil
  • NEWS
    • NASIONAL
    • INTERNASIONAL
  • POLITIK
  • EKBIS
    • OTO & TEKNO
  • HUKUM
    • KABAR TNI – POLRI
  • OPINI
  • TREND
    • SPORT
    • RELIGI
    • HIBURAN & WISATA
    • KESEHATAN
  • JAMBI
  • BENGKULU
    • KAUR
    • LEBONG
    • REJANG LEBONG
    • BENGKULU SELATAN
    • SELUMA
    • KEPAHIANG
    • MUKOMUKO
  • SUMSEL
    • MUSI BANYUASIN
  • JATIM
    • JEMBER
  • LAMPUNG
    • TULANG BAWANG
  • Lainnya..
    • PENDIDIKAN
  • NEWS
    • NASIONAL
    • INTERNASIONAL
  • POLITIK
  • EKBIS
    • OTO & TEKNO
  • HUKUM
    • KABAR TNI – POLRI
  • OPINI
  • TREND
    • SPORT
    • RELIGI
    • HIBURAN & WISATA
    • KESEHATAN
  • JAMBI
  • BENGKULU
    • KAUR
    • LEBONG
    • REJANG LEBONG
    • BENGKULU SELATAN
    • SELUMA
    • KEPAHIANG
    • MUKOMUKO
  • SUMSEL
    • MUSI BANYUASIN
  • JATIM
    • JEMBER
  • LAMPUNG
    • TULANG BAWANG
  • Lainnya..
    • PENDIDIKAN
Berita Terbaru
  • NEWS
  • POLITIK
  • EKBIS
  • HUKUM
  • OPINI
  • TREND
  • JAMBI
  • BENGKULU
  • SUMSEL
  • JATIM
  • LAMPUNG
  • Lainnya..

Klarifikasi KPI Soal Revisi UU Penyiaran yang Tuai Kritik

31/05/2024
Klarifikasi KPI Soal Revisi UU Penyiaran yang Tuai Kritik  / Foto: meli

Klarifikasi KPI Soal Revisi UU Penyiaran yang Tuai Kritik / Foto: meli

PostTweetSend
Dibaca 145

AMPAR.ID, JAMBI – Ramai dikritik publik mengenai sejumlah pasal dalam draf revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memberikan klarifikasi soal respons negatif langsung mengalir karena banyaknya draf revisi UU Penyiaran kontroversial yang menuai kritik.

KPI mengatakan pihaknya bersama pemangku kepentingan sudah mendorong adanya revisi UU Penyiaran sejak 2010 silam.

“Revisi ini sangat penting dalam rangka menghadirkan ekosistem penyiaran yang sehat dan berkualitas serta bermanfaat bagi masyarakat, negara, maupun tumbuh kembangnya industri penyiaran Nasional,” tulisnya, dilansir dari siaran pers KPI, Jumat (31/5/2024).

Upaya Revisi UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada prinsipnya, kata KPI, lahir dari masukan berbagai pihak, mulai dari kelompok masyarakat sipil (civil society), industri, akademisi dan pemerhati penyiaran lainnya.

“Secara resmi usulan revisi undang-undang ini sudah disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPI tahun 2015 di Makassar,” kata KPI.

Berikut tiga usulan KPI atas revisi UU Penyiaran yaitu:

Bacajuga

Pemprov Jambi Salurkan Beasiswa Tahfidz Rp5 Juta untuk 300 Santri

Al Haris Sambut Kepala BGN dan Wamen Komdigi Kunjungi Jambi, Bahas Program Gizi hingga Healthy Cities Summit

Peluang Emas Karier Perbankan! Bank Jambi Buka Magang SIGINJAI 2026 untuk Lulusan D3 dan S1

OJK Jambi Didorong Perkuat Pelindungan Nasabah dan Literasi Keuangan Pasca Insiden Bank Jambi

  1. Penguatan kelembagaan internal KPI yang terdiri atas KPI Pusat dan KPI Daerah dalam rangka optimalisasi kerja pengawasan konten siaran yang jumlahnya semakin berlipat sejak pelaksanaan ASO.
  2. Membangun rasa keadilan bagi ekosistem penyiaran melalui usulan pengawasan konten di platform digital.
  3. Mengusulkan audit rating demi menghindari adanya tafsir tunggal atas kualitas program siaran di televisi.

“Tiga hal ini disuarakan KPI secara simultan dalam berbagai bentuk kegiatan ataupun dialog resmi setelah mendengar aspirasi berbagai pemangku kepentingan penyiaran. Adapun rekam peristiwa yang dilakukan, KPI ini dapat diakses publik dalam website resmi KPI,” jelas KPI.

Katanya, lahirnya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki dampak terhadap pola struktur dan dukungan manajemen kesekretariatan yang melemahkan posisi KPI di daerah sebagai sebuah lembaga negara.

“Atas beberapa diskusi yang melibatkan beberapa pihak, maka solusi terbaiknya adalah melakukan revisi atas Undang-Undang Penyiaran,” kata KPI.

Alasan lain perlu revisi UU Penyiaran yakni kehadiran UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Regulasi itu mengoreksi sembilan pasal pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

“Koreksi dimaksud berkaitan dengan perubahan beberapa kewenangan KPI dan tata laksana digitalisasi penyiaran yang tidak ada pengaturannya dalam Undang-Undang Penyiaran. Atas dasar itu juga dibutuhkan regulasi yang baru untuk penyiaran,” kata KPI.

Terkait dinamika Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran, menurut KPI secara teknis RUU ini masih akan berproses sesuai dengan peraturan perundangan yang akan melibatkan segenap stakeholders.

Dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi penyiaran dan perubahan peraturan perundang-undangan, KPI mengatakan revisi Undang-Undang Penyiaran adalah sebuah kebutuhan.

“Spirit dari revisi Undang-Undang Penyiaran ini tetap ingin menjamin ruang kebebasan bersuara dan berpendapat demi demokratisasi media dan penyiaran di Tanah Air,” katanya.

(Meli)

Kata kunci: berita Jambikpi
Berita sebelumnya

PetroChina Dipuji Pemkab Tanjabtim Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Lewat Pelatihan UMKM dan IKM

Berita selanjutnya

Asal Tahu Saja, Al Haris Sudah Bantu Pembangunan Ribuan Rumah Ibadah dan Lembaga Pendidikan

Berita Terkait

Pemprov Jambi Salurkan Beasiswa Tahfidz Rp5 Juta untuk 300 Santri

Pemprov Jambi Salurkan Beasiswa Tahfidz Rp5 Juta untuk 300 Santri

19/11/2026
Al Haris Sambut Kepala BGN dan Wamen Komdigi Kunjungi Jambi, Bahas Program Gizi hingga Healthy Cities Summit

Al Haris Sambut Kepala BGN dan Wamen Komdigi Kunjungi Jambi, Bahas Program Gizi hingga Healthy Cities Summit

19/11/2026
Bank Jambi Buka Magang SIGINJAI 2026 untuk Lulusan D3 dan S1

Peluang Emas Karier Perbankan! Bank Jambi Buka Magang SIGINJAI 2026 untuk Lulusan D3 dan S1

04/11/2026
Otoritas Jasa Keuanngan: Sumber Foto: Website-OJK

OJK Jambi Didorong Perkuat Pelindungan Nasabah dan Literasi Keuangan Pasca Insiden Bank Jambi

07/10/2026

BPDP, Dirjenbun dan DGL Learning Institute latih 187 petani Batanghari tingkatkan produktivitas sawit

02/09/2026
Anggota DPR RI Rocky Candra saat meninjau persoalan kelistrikan di Kec Alam Barajo Kota Jambi, Selasa 28 Juli 2026 (Foto: Juanda/Ampar)

Sikapi Keluhan Warga, Anggota DPR RI Rocky Candra Tinjau Infrastruktur Listrik dan Kabel Semrawut di Alam Barajo

28/07/2026
OJK Luncurkan Optimalisasi SLIK Perkuat Akses Pembiayaan UMKM dan Program 3 Juta Rumah 

OJK Luncurkan Optimalisasi SLIK Perkuat Akses Pembiayaan UMKM dan Program 3 Juta Rumah 

06/07/2026

Program IJD 2025, AL Haris: Provinsi Jambi Dapat Jatah Perbaikan Jalan 50 Kilometer

23/06/2026

Gubernur Al Haris Apresiasi Job Fair dan Bazaar UMKM Polda Jambi

22/06/2026
Lapas Kontingen Pramuka ke Jamda 2026, Wali Kota Jambi Titip Pesan Jaga Kesehatan dan Nama Baik Daerah

Lapas Kontingen Pramuka ke Jamda 2026, Wali Kota Jambi Titip Pesan Jaga Kesehatan dan Nama Baik Daerah

19/06/2026
Berita selanjutnya

Asal Tahu Saja, Al Haris Sudah Bantu Pembangunan Ribuan Rumah Ibadah dan Lembaga Pendidikan

Mursyid Sonsang Ketua Alumni Lemhannas/ Foto: Istimewa

Jangan Terlena Hasil Survei, Mursyid Sonsang Bilang Kalau Cawako Jambi Mau Menang Lihat 'IsiTas' dan Bukan Rahasia Umum Lagi

Pinto Pimpin Studi Banding Banmus DPRD Provinsi Jambi ke Kalimantan Tengah/ Foto: Hadian

Waka DPRD Pinto Pimpin Studi Banding Banmus ke Kalimantan Tengah

Ketua DPW PKB Jambi Sofyan Ali/ foto: jambiseru

DPW PKB Jambi Dipimpin Koruptor Didalam Penjara, Cak Imin Belum Merespon

Pahami 4 Jalur Penerimaan PPDB SMA dan SMK 2024 Provinsi

TERHANGAT

Lirik Lagu Bintang - Anima Band/ (Foto: Cuplikan layar Youtube @AnimaBandOfficialAnima)

Lirik Lagu Bintang – Anima Band

04/02/2024

Susunan Bacaan Ziarah Kubur Lengkap Arab, Latin dan Terjemahan, Cocok untuk Nyekar di Hari Jumat

New Honda BeAT, Always BeAT for You

New Honda Vario 125 dengan Penyegaran Warna Baru telah Hadir di Jambi

Razia Gabungan BNNP Jambi: Empat Pengunjung Tempat Hiburan Malam Positif Narkoba

Disporabudpar Jember Sediakan Jogging Track dan Fitnes Gratis di JSG

Kadis abdul lazik “Rampok” Uang Rakyat Kecil Modus Kerja Honorer Damkar Merangin

Bacaan Sholat Jenazah Latin Lengkap Beserta Tata Caranya

Polda Jambi Petakan Jam Rawan Curanmor, Kawasan Permukiman hingga Perkebunan Jadi Sasaran

FJM Jambi-SKK Migas Perkuat Sinergi, Transparansi Industri Energi Jadi Sorotan

Berita Media Online

Copyright @ 2020 Ampar.id - PT MEDIA AMPAR KJA Supported by Ara.

INFORMASI

  • Ampar
  • Disclaimer
  • Karir
  • Kode Etik
  • Kode Perilaku Perusahaan Pers
  • Pedoman Media Siber
  • Perlindungan Wartawan
  • Redaksi
  • Tentang Kami

MEDIA SOSIAL

Tidak ada hasil
Lihat Semua Hasil
  • Ampar
  • Disclaimer
  • Karir
  • Kode Etik
  • Kode Perilaku Perusahaan Pers
  • Pedoman Media Siber
  • Perlindungan Wartawan
  • Redaksi
  • Tentang Kami

Copyright @ 2020 Ampar.id - PT MEDIA AMPAR KJA Supported by Ara.