AMPAR.ID, JEMBER – Kabupaten Jember kini tidak hanya menjadi sorotan karena pemenuhan gizi anak bangsa, tetapi juga karena lompatan ekonomi kerakyatan yang dihasilkan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Saat mendampingi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meninjau implementasi program pada Kamis (16/4/2026), Bupati Jember Muhammad Fawait menegaskan bahwa inisiatif strategis Presiden Prabowo Subianto ini telah menjadi katalisator utama bagi kesejahteraan warga di wilayahnya.
Salah satu bukti konkret yang paling dirasakan adalah bangkitnya sektor pertanian, di mana harga jeruk Semboro yang semula sempat terpuruk di angka Rp4.000 per kilogram, kini melesat hingga Rp10.000 per kilogram berkat serapan pasar yang pasti.
Gus Fawait memaparkan sebuah proyeksi besar bahwa dengan berdirinya seluruh satuan pelayanan, Jember akan menikmati perputaran uang mencapai Rp4 triliun per tahun.
Angka fantastis ini diyakini menjadi benteng pertahanan ekonomi daerah yang kokoh meski di tengah ancaman krisis global, sekaligus menjadi alat ampuh untuk pengentasan kemiskinan secara sistematis.
“Kalau ada krisis di dunia, selama MBG jalan, terutama di Kabupaten Jember, InsyaAllah tidak akan berpengaruh pada perekonomian di Kabupaten Jember,” tandasnya.
Keyakinan ini pun didukung oleh data ilmiah, di mana Pemkab Jember melibatkan akademisi dari Universitas Airlangga untuk memantau efektivitas program di tiap kecamatan.
Gus Fawait juga menepis kekhawatiran publik soal inflasi, dengan menegaskan bahwa selama inflasi berada di bawah angka pertumbuhan ekonomi, hal tersebut justru menandakan adanya pergerakan ekonomi yang positif.
Sejalan dengan optimisme tersebut, Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa aliran dana segar memang sengaja diarahkan langsung ke tingkat bawah.
Saat ini, Jember telah memiliki 207 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari target 400 unit, dengan kucuran dana sekitar Rp1 miliar per bulan untuk setiap satuannya.
Sebanyak 70 persen dari anggaran tersebut diwajibkan mengalir ke kantong petani, peternak, nelayan, dan UMKM lokal sebagai penyedia bahan baku.
Dengan operasional unit yang ada saat ini, sedikitnya Rp207 miliar dana segar berputar setiap bulannya di tengah masyarakat Jember, menciptakan siklus ekonomi mandiri yang langsung menyentuh akar rumput.
Namun, di balik melimpahnya suntikan dana tersebut, BGN tidak memberikan ruang bagi kelalaian standar kualitas.
Dadan menekankan pentingnya pengawasan berlapis dan partisipasi masyarakat dalam memantau kualitas menu harian melalui dokumentasi foto.
Peringatan keras pun dilayangkan bagi pengelola dapur atau satuan pelayanan yang melanggar SOP; tindakan tegas hingga penghentian operasi akan dilakukan demi menjaga integritas program, sebagaimana 58 unit di daerah lain yang sudah ditindak sebelumnya.
“Silakan sanksi tegas kalau ada yang tidak sesuai SOP,” tegasnya. (adv)
