AMPAR.ID – Seiring berdirinya gerakan reformasi, begitu banyak kasus-kasus korupsi yang terjadi tidak terkecuali di Kabupaten Tanjung Jabung barat.
Namun ironisnya hanya sedikit yang berhasil diusut secara tuntas, apa yang dilakukan oleh institusi penegak hukum khususnya Kejari dan polres kabupaten Jabung barat cenderung parsial dan tebang pilih.
Rabu pagi (19/8) Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Masyarakat Peduli Jambi (DPP LSM KOMPEJ) menggelar aksi didepan kantor KEJATI Jambi.
Adapun pernyataan sikap yang disampaikan korlap aksi Afdhil menyampaikan :
- Pada tanggal 27 mei 2019 telah diberhentikan Netty Martini sebagai pejabat tinggi Pratama Kepala Dinas perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Tanjung Jabung barat, dengan alasan seperti yang tertuang dalam SK pemberhentian a dan b.
- Pemberhentian diatas bersamaan dengan 2 (dua) orang pejabat pengadaan barang dan jasa dinas perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Tanjung Jabung barat, yaitu :
A. Tatak Supriyadi, pengawas KASUBAG perencanaan, evaluasi dan pelaporan program diberhentikan sebagai pejabat dan dimutasikan di kantor camat sinyerang
B. M Iqbal, fungsional umum dinas perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Tanjung Jabung barat dimutasikan di kantor lurah sinyerang - Dua minggu sebelumnya pada tanggal 10 Mei 2019, Kepala Bidang perumahan David Sihombing juga telah diberhentikan dari jabatan Administrasi tanpa pernah mendapat surat peringatan.
- Semua pejabat dan staf yang diberhentikan dan di mutasi adalah pejabat pengadaan barang dan jasa pada dinas perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Tanjung Jabung barat dan pemberhentian tersebut setelah penayangan paket pekerjaan penunjukan langsung (PL) pada portal LPSE.
- Kejadian di atas telah terbaca oleh masyarakat, sehingga berita ini dipublikasikan pada media online dan media cetak Provinsi Jambi, kejadian ini juga telah mengganggu kelancaran pengadaan barang dan jasa di perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Tanjung Jabung barat, sehingga menimbulkan keresahan di kalangan rekanan dan berpotensi timbulnya konflik, mengingat berhembus isu 91 paket pengertian PL yang telah di tayangkan di portal LPSE akan dikocok ulang pengguna anggaran perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Tanjung Jabung barat yang baru.
- 6.Terkait dengan tindakan semena-mena terhadap ASN ini, saya mohon kiranya ibu dapat mengambil sanksi hukum yang sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku tentang dan jabatan staf di tempat yang tidak sesuai dengan keahliannya.
Tuntutan Aksi, mendesak Kepala kejaksaan tinggi Jambi untuk memberi penjelasan mengenai laporan DPP LSM KOMPEJ dengan nomor 510/LAP/VIII/2019 tentang kasus dinas perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Tanjung Jabung barat tahun 2019.(dr)
