Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 defisit Rp63,6 triliun sampai akhir Februari lalu. Jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, secara nominal, defisit melebar dari Rp61,8 triliun.
“Sampai akhir Februari kita defisit Rp63,6 T. Ini 0,36 persen dari PDB. Ini lebih rendah dari tahun lalu 0,4 persen dari PDB,” kata Ani, sapaan akrabnya, dalam konferensi pers virtual, Selasa (23/3).
Defisit terjadi karena pendapatan negara yang terkumpul baru Rp219,2 triliun hingga akhir bulan lalu. Padahal, belanja negara sudah mencapai Rp282,7 triliun.
Sebenarnya, pendapatan negara tumbuh positif secara tahunan. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh peningkatan penerimaan kepabeanan dan cukai.
“Pendapatan negara kita sudah positif 0,7 persen. Tahun lalu sebelum pandemi, pendapatan negara kita justru kontraksi 0,1 persen,” ujarnya.
Sementara, penerimaan pajak masih minus 4,8 persen ke Rp146,1 triliun. Pun penerimaan APBN yang tercatat Rp37,3 triliun atau turun 3,7 persen.
Di sisi belanja, pertumbuhan positif terjadi berkat belanja barang dan modal. Belanja pemerintah pusat juga tumbuh 11,1 persen ke Rp179,7 triliun atau lebih baik lajunya dari periode yang sama tahun lalu, 11 persen.
Khusus untuk belanja kementerian/lembaga, lajunya mencapai 15,8 persen dengan realisasi Rp97 triliun.
Di lain pihak, realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) turun 12,4 persen ke Rp103 triliun. Penurunan terutama disebabkan oleh transfer ke daerah yang merosot 14,5 persen ke Rp99,2 triliun.
“Meski demikian, transfer langsung ke masyarakat, dana desa naik 130,3 persen menjadi Rp3,8 triliun,” ujarnya.
Lebih lanjut, untuk menutup defisit anggaran, realisasi pembiayaan anggaran melonjak 140,5 persen menjadi Rp273,1 triliun. Hal ini menunjukkan kecukupan bantalan (buffer) likuiditas pemerintah
Sumber: CNN Indonesia
