AMPAR.ID – Penanganan Covid-19 di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau dilaporkan kerap menghadapi ‘perlawanan’ dari sejumlah oknum warga. Hal ini dikeluhkan Tim Gugus Tugas setempat karena banyak pasien yang menolak dikarantina secara terpusat.
Dilansir dari Batamnews.co.id (jaringan Suara.com), kendala itu terungkap dalam rapat dengar pendapat antara Gugus Tugas Natuna dengan DPRD setempat pada Selasa (17/11).
DPRD Natuna sendiri mempertanyakan keberadaan lokasi terpusat karantina pasien Covid-19 di asrama haji yang dinilai tidak maksimal. Pasalnya, dari 19 pasien yang dinyatakan positif, hanya dua orang yang dikarantina di asrama haji. Sisanya menjalani karantina di rumah.
Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Natuna Rizal Rinaldi mengaku pihaknya mengalami kendala dalam mengevakuasi para pasien Covid-19.
Ia menjelaskan, tidak jarang Gugus Tugas di lapangan mendapat penolakan dari pasien dan keluarga pasien untuk direlokasi menjalani isolasi khusus.
“Tidak jarang ada keluarga yang terkonfirmasi positif, ketika pasien ini akan kita angkut ke Ranai untuk diisolasi khusus, malah ajak main parang,” ujar Rizal.
Ketua Komisi I DPRD Natuna, Wan Aris Munandar menyayangkan hal ini. Ia mempertanyakan risiko isolasi mandiri di rumah, karena dianggap membahayakan anggota keluarga lainnya. Hal ini karena rentannya penularan.
Wan Aris menilai Tim Gugus Tugas tidak menggandeng Aparat Penegak Hukum dalam proses penanganan pasien Covid-19.
“Kami dari DPRD melihat Tim Gugus Tugas tidak adanya kerjasama dengan APH, saya rasa persoalannya itu, sangat sederhana”, ujar Wan Aris.
Pasien positif banyak yang hanya karantina mandiri di rumah, menjadi sorotannya. Jika lokasi asrama haji tidak digunakan dengan optimal, menurutnya upaya isolasi yang dilakukan hanya sia-sia.
“Kita dari DPRD minta, diupayakan segera para pasien positif Covid-19 ini agar di isolasi secara khusus supaya tidak menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat”, pungkasnya.
