AMPAR.ID, Jambi- Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi gali proses percepatan bagi hasil minyak dan gas (migas) yang tertuang dalam program Participating Interest (PI) 10 persen.
Ketua Pansus, Abun Yani di Jambi, Kamis, mengatakan pihaknya terus mengupayakan percepatan bagi hasil. Bahkan Pansus telah memanggil direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengetahui proses pencarian Pi 10 persen.
la menegaskan, program tersebut harus di dorong sesegera mungkin agar dana bagi hasil tersebut bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Abun Yani memastikan, proses dari pemerintah pusat (Kementerian ESDM) terkait bagi hasil itu sudah tuntas. Saat ini tinggal percepatan antara BUMD dan perusahaan Migas yang ada di Jambi
Kemarin hasilnya itu, mereka akan melakukan persiapan koordinasi open data room dengan pihak Petrochina,” katanya.
Lebih lanjut, Abun Yani memastikan penyelesaian Pansus dana begi hasil Migas akan dikebut sebelum jatuh tempo pada akhir Oktober 2025 mendatang.
Pansus akan serius sebelum masa akhir pansus selesai Oktober 2025,” jelasnya.
Menurutnya, jika percepatan bagi hasil tersebut tidak menemui titik terang, Pansus DPRD Provinsi Jambi akan membawa persoalan ini melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) ke Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mengingat, Participating Interest tidak hanya berkutat terkait bagi hasil. Di situ, ada aturan yang mengharuskan perusahaan memberikan sepuluh persen saham kepada daerah.
Kita pengen aparat penegak hukum turun tangan dalam persoalan ini, jangan sampai dipolitisasi,” ungkap Abun Yani.(adv)
