AMPAR.ID, JAMBI – Ko Pendi, pemilik sah dua bidang tanah atas nama SHM No. 3594 dan SHM No. 3595 di Kota Jambi, ditetapkan sebagai tersangka oleh Subdit 3 Jatanras Polda Jambi.
Tuduhannya diduga melakukan perusakan terhadap kendaraan di atas lahan miliknya sendiri.
Namun kini, fakta demi fakta terungkap, yang mengindikasikan bahwa penetapan tersangka terhadap Ko Pendi cacat secara hukum, logika, dan administrasi.
Terlebih lagi, bukti peta pengukuran resmi dari negara memperlihatkan bahwa Ko Pendi justru sedang mempertahankan tanah miliknya yang sah, dari dugaan upaya penyerobotan dengan metode parkir dan pagar permanen oleh pihak lain.
DASAR HUKUM PENGUKURAN: POLISI SENDIRI YANG MEMINTA
Fakta tak bisa dibantah, proses pengukuran batas tanah dilakukan secara resmi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jambi atas permintaan Kepolisian Daerah Jambi sendiri. Rinciannya sebagai berikut:
Surat Kepolisian Daerah Jambi
B/1321/VI/2023/Reskrim, yang berisi permintaan pengukuran terhadap:
SHM No. 3594/KAB atas nama Pendi
SHM No. 3595/KAB atas nama Pendi
SHM No. 826/KAB atas nama Hendri (mertua Acok/Budi Harjo)
Surat Tugas Kantor Pertanahan Kota Jambi Nomor 481/ST-15.71.IP.02.05/VI/2023, tertanggal 27 Juni 2023, sebagai dasar pengukuran yang dilakukan oleh tim resmi BPN (Petugas: Oki dan tim).
Surat Kepolisian Daerah Jambi B/1484/VII/2023/Reskrim, yang meminta hasil pengukuran atas ketiga SHM di atas.
HASIL PENGUKURAN: TIDAK ADA TUMPAH TINDIH — TANAH ITU MILIK PENDI
Hasil pengukuran resmi oleh tim ukur BPN Kota Jambi secara eksplisit menyatakan:
Tidak ada overlapping (tumpang tindih) antara tanah milik Ko Pendi (SHM 3594 dan 3595) dan tanah milik Hendri (SHM 826).
Pagar dan kendaraan yang ditempatkan di lokasi tersebut jelas berada di dalam bidang tanah Ko Pendi.
Lokasi yang kini disebut sebagai “jalan umum” ternyata masih berada dalam sertifikat resmi Ko Pendi dan belum pernah dialihkan secara legal ke fasilitas umum (fasum).
Peta pengukuran yang kini telah menjadi dokumen negara secara visual dan legal menegaskan bahwa Ko Pendi sedang menjaga hak miliknya, bukan menyerobot atau merusak milik orang lain.
FAKTA PEMINDAHAN MOBIL: BUKAN TINDAKAN KRIMINAL
Selama hampir 10 bulan, tiga unit mobil rusak milik Acok diparkir secara permanen di atas tanah milik Ko Pendi, menutup akses bisnis dan gudang alat berat miliknya.
Ketika Ko Pendi akhirnya memindahkan kendaraan tersebut secara baik-baik dan dalam pengawasan kakak Acok yang berada di lokasi , tidak ada kerusakan serius yang ditimbulkan. Hanya terjadi penyok ringan pada “pagar fantasi” kendaraan yang dirantai ke pagar besi, dan itu pun akibat kelalaian pelapor sendiri yang tidak membuka rantai gembok miliknya saat mobil dipindahkan.
Nilai kerusakan yang dilaporkan tidak lebih dari Rp 50 ribu – Rp 500 ribu.
LALU, DIMANA PIDANANYA?
Jika:
Mobil milik pelapor diparkir di tanah orang lain
Dipindahkan secara tertib tanpa kerusakan berarti
Dilakukan di atas tanah yang penguasaannya diakui negara
Bukti pengukuran resmi membenarkan klaim pemilik tanah
Maka publik patut bertanya:
Bagaimana mungkin seseorang dijadikan tersangka pidana karena mengeluarkan kendaraan penghalang dari tanahnya sendiri?
DESAKAN PUBLIK: HENTIKAN KRIMINALISASI PEMILIK TANAH
Polda Jambi wajib menjelaskan secara terbuka mengapa rekomendasi pengukuran yang mereka minta sendiri tidak dijadikan dasar dalam penyidikan.
Kejaksaan Tinggi Jambi diminta untuk tidak melanjutkan pelimpahan perkara ini bila terbukti bahwa unsur pidana tidak terpenuhi.
BPN Kota Jambi harus menegaskan hasil pengukurannya secara publik dan menjamin perlindungan administrasi terhadap pemilik tanah sah.
Ombudsman RI, Komnas HAM, dan Komisi III DPR RI diminta melakukan pengawasan ketat atas proses hukum ini yang berpotensi menjadi preseden buruk dalam sengketa pertanahan di Indonesia.
Kasus ini bukan hanya soal Ko Pendi. Ini adalah soal keadilan dan kepastian hukum bagi setiap warga negara.
Jika sertifikat resmi, hasil ukur negara, dan tindakan mempertahankan hak sendiri bisa diganjar status tersangka — lalu apa artinya hukum dan negara bagi rakyat?
Jangan biarkan hukum dikalahkan oleh parkiran.
Jangan biarkan pagar ilegal menggusur patok negara.
Dan jangan biarkan korban dipaksa menjadi pelaku. (rlis/*)
