AMPAR.ID, Jambi – Info terkini terkait permasalahan batas wilayah Provinsi Jambi dengan Sumatera Selatan yang letak titik batas koordinatnya di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Membuat beberapa tokoh masyarakat setempat dan Dewan Provinsi Jambi kembali menyuarakan.
Pasalnya hingga saat ini permasalahan tapal batas Jambi-Sumsel yang ditangani Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah (Biropem Setda) Provinsi Jambi belum ada titik ujungnya. Seolah-olah polemik tapal batas yang sudah terjadi sejak tahun lalu dianggap permasalahan hal biasa.
“Kami dewan Provinsi Jambi meminta kepada Pemprov Jambi agar serius dalam menangani permasalahan batas wilayah Jambi-Sumsel khususnya yang berada di wilayah Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam,” ungkap Anggota DPRD Provinsi Jambi Kamaludin Havis, Rabu (20/10/2021).
Havis menyebutkan, belum adanya kejelasan resmi dari pemerintah daerah terkait hasil resmi kesepakatan garis batas wilayah ini membuat warga setempat gusar.
Menurut Havis, hasil investigasi tim tapal batas pada akhir 2020 lalu tidak sesuai dengan putusan rapat Pemkab Muaro Jambi bersama Pemkab Musi Banyuasin berubah draktis dengan data atau dari titik koordinat sesuai GPS yang dikumpulkan tim sebelum berkunjung ke Muba.
“Hasil investigasi tim tapal batas dari Pemkab Muarojambi 2020 lalu kok bisa berubah lagi usai rapat bersama Pemkab Musi Banyuasin. Waktu itu awalnya pemukiman warga masuk dalam wilayah Jambi sementara ada sebagian kebun atau lahan yang masuk ke dalam wilayah Sumsel. Nah, ternyata hasil rapat dari Misi Banyuasin seluruh pemukiman warga masuk wilayah Sumsel dan hanya administrasi nya saja ke Jambi,” ujarnya.
Selaku putra daerah dan juga mewakili rakyat Muaro Jambi di DPRD Provinsi Jambi, dengan tegas Havis meminta kepada Pemprov Jambi agar teguh dalam pendirian dalam menangani persoalan pencaplokan wilayah oleh provinsi tetangga.
“Saya akan terus memantau perkembangan terbaru putusan permasalahan tapal batas ini. Jangankan satu hektar, segempal tinju pun tanah Jambi tidak akan kami kasih ke provinsi lain. Cukuplah Pulau Berhala, menyampaikan suara masyarakat perbatasan maka saya minta Pemprov Jambi harus tegas mempertahankan tanah Jambi ini. Jangan mau lagi adanya tukar guling, mereka yang mencaplok kok mereka pula yang minta syarat,” tegas Kamaludin Havis.
Sebelumnya salah satu tokoh masyarakat Ladang Panjang, Ponidi meminta kepada Gubernur Jambi dan Wakil Gubernur Jambi yang baru untuk bisa mempertahankan wilayah perbatasan sesuai tapal batas yang ada di aliran Sungai Medak.
“Kami masih menunggu janji pak gubernur dan wakil gubernur saat tahun lalu jelang pilkada mengatakan akan menyelesaikan konflik batas wilayah di Ladang Panjang ini,” kata Ponidi kepada media ini.
Mewakili masyarakat yang berada di wilayah perbatasan Jambi-Sumsel, ia sangat berharap pemimpin Jambi yang baru bisa mempertahankan tanah Jambi. Dan benar benar cinta terhadap Jambi.
“Sampai akhir tahun ini lah, kami minta ada sikap tegas Pemprov Jambi yang menjawab untuk memulihkan penderitaan kami selama ini. Kami tidak bisa mengurus surat menyurat atau dokumen penting lainnya. Warga nak ngajukan pinjaman kurs saja di tolak pihak Bank karena keabsahan dokumen tanah belum jelas,” tukasnya.(Datut Rakash)
