AMPAR.ID, JAMBI – Potret buram tambang batubara di Provinsi Jambi kembali menjadi sorotan tajam berbagai elemen masyarakat. Kali ini, kritik keras datang dari Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) yang menilai tata kelola tambang batubara di Jambi sarat dengan persoalan dan praktik kotor.
Ketua Umum LPKNI, Kurniadi Hidayat, secara tegas mendesak Bareskrim Polri untuk segera membongkar dugaan praktik suap yang dilakukan oleh Perkumpulan Pengusaha Tambang Batubara (PPTB) Jambi kepada sejumlah oknum aparat penegak hukum (APH) di wilayah Jambi.
“Kami mendesak Bareskrim Polri untuk menelusuri dan mengungkap dugaan praktik suap yang melibatkan PPTB Jambi kepada oknum APH,” tegas Kurniadi, Jumat malam, 24 Oktober 2025.
Menurutnya, LPKNI telah mengantongi sejumlah bukti kuat, termasuk data dan bukti transfer yang mengindikasikan adanya aliran dana suap ke beberapa pihak di institusi kepolisian dan Dinas Perhubungan di Kabupaten Sarolangun, Batanghari, dan Muaro Jambi.
“Bukti transfer sudah kami miliki. Kami mendesak agar hal ini segera dibongkar karena kuat dugaan ada keterlibatan oknum di Polres dan Dishub di beberapa kabupaten tersebut,” ungkapnya.
Kurniadi menilai praktik suap itu menjadi salah satu faktor yang membuat operasional angkutan batubara di Jambi berjalan tanpa kendala, meski melanggar aturan karena menggunakan jalan umum yang seharusnya bukan untuk kendaraan tambang.
“Patut diduga, kelancaran truk batubara melintas di jalan umum terjadi karena adanya praktik suap ini. Padahal sudah jelas, aturan melarang penggunaan jalan umum untuk angkutan tambang,” katanya geram.
Selain dugaan suap, LPKNI juga menyoroti kondisi internal PPTB Jambi yang kini terbelah menjadi dua kubu hingga muncul asosiasi baru bernama Perhimpunan Pelaku Tambang Batubara Jambi. Menurut Kurniadi, kondisi ini menambah rumit tata kelola sektor tambang batubara di provinsi tersebut.
“Meski kini ada dua PPTB Jambi, dari data kami, sebagian besar pengurus asosiasi baru berasal dari pengurus lama PPTB sebelumnya,” jelasnya.
Lebih jauh, Kurniadi juga menyinggung keberadaan Perkumpulan Asosiasi Pengusaha Batubara Provinsi Jambi, yang disebutnya diisi oleh oknum anggota DPR RI dari Jambi.
“Dari informasi yang kami himpun, diduga ada oknum anggota DPR RI berinisial ‘H’, yang juga pernah menjabat sebagai kepala daerah di Jambi, kini ikut berada dalam struktur asosiasi pengusaha batubara tersebut,” bebernya.
Ia menilai, keterlibatan politisi dalam bisnis tambang batubara menimbulkan benturan kepentingan yang berpotensi mencederai kepentingan publik.
“Seharusnya, para wakil rakyat menjadi teladan dan berpihak kepada masyarakat, bukan justru berlomba-lomba membentuk asosiasi batubara,” pungkas Kurniadi. (Red)
