AMPAR.ID, JAKARTA – Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Rocky Candra, meminta agar PetroChina Jabung Ltd. segera merealisasikan PI (Participating Interes) 10 persen bagi Provinsi Jambi.
Hal ini disampaikan Rocky Candra saat rapat kerja (raker) antara Komisi XII DPR RO dengan Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Bahlil Lahadalia, Senin (3/2/2025).
“Saya meminta keterlibatan dari Kementerian ESDM dalam mengharmonisasi PI 10 persen ini pak Menteri,” kata Rocky di hadapan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
“Jadi, ada PetroChina di Provinsi Jambi yang sudah lebih dari 30 tahun mengeksplorasi tapi belum memberikan PI nya pak Menteri,” lanjut Rocky.
PI 10 persen adalah Participating Interest yang merupakan besaran maksimal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), dalam hal ini PetroChina.
PI 10 persen merupakan peraturan yang mengatur keterlibatan pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah kerja migas, yang bermanfaat menambah pendapatan daerah dan mensejahterakan masyarakat di Jambi.
“Dalam perpanjangan kontrak mereka (PetroChina, red) di awal 2024 ada klausul mereka harus memberikan PI 10 persen kepada daerah,” ungkap Rocky.
Dikatakannya lagi, kekayaan alam Jambi berupa minyak dan gas terus dikuras PetroChina. Maka dari itu, sudah saatnya PetroChina menunaikan kewajibannya kepada daerah Jambi dengan menjalankan aturan.
“Kami minta Kementerian ESDM bisa mengharmonisasi antara pemerintah daerah, PetroChina, dan SKk Migas agar PI 10 persen ini bisa dinikmati masyarakat Provinsi Jambi, bisa menambah PAD daerah kami,” kata Rocky Candra.
“Masyarakat Jambi akan sangat berterim kasih jika pak Menteri di tahun 2025 ini PI 10 persen itu dapat terlaksana di Jambi,” lanjutnya.
PetroChina Diduga Lakukan Eksplorasi di Kawasan Hutan Lindung
Dalam rapat kerja tersebut, Rocky Candra juga mengungkapkan jika PetroChina diduga telah melakukan eksplorasi di kawasan hutan lindung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Jambi.
Dikatakan Rocky, hal ini diketahui berdasarkan hasil kunjungan kerja yang dilakukannya ke Kabupaten Tanjabtim beberapa waktu lalu.
“PetroChina itu ada melakukan eksplorasi di hutan lindung. Itu dari tahun 2005,” ungkap Rocky.
Ia menyebut jika persoalan ini terkait dengan penegakan hukum. Selain itu, juga terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tidak dibayarkan dari tahun 2005.
Pada kesempatan tersebut, Rocky Candra juga menyinggung adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait PetroChina.
“Saya minta ini menjadi catatan khusus agar negara bisa hadir, agar PNBP bisa didapat negara dari PetroChina,” pungkasnya.
Menteri ESDM Janji Selesaikan Persoalan PetroChina
Menanggapi penyampaian dari Rocky Candra, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan jika ia sudah menanyakan persoalan PI 10 persen tersebut kepada kepala SKK Migas.
“Pak kepala SKK Migas sudah saya tanya, kenapa belum selesai? Ternyata menunggu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dari daerah,” kata Bahlil.
Terkait hal ini, Bahlil juga mengatakan agar Gubernur Jambi bersama BUMD untuk menemui dirinya.
“Hari Rabu saya balik dari Riau, tolong kasih tahu pak Gubernur datang saja ke Jakarta dengan BUMD-nya,” ujar Bahlil.
Pada kesempatan tersebut Bahlil juga berjanji akan menyelesaikan persoalan PI 10 persen PetroChina tersebut secepat mungkin.
Sebagai orang daerah, Bahlil menilai PI 10 persen ini sangat penting sekali diberikan kepada daerah.
“Saya janji akan saya selesaikan. Kalau bisa cepat BUMD-nya selesai, Februari ini selesai, ndak perlu tunggu 2025 akhir,” pungkasnya.
(nda)
