AMPAR.ID, JAMBI – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Dr. H. Sudirman, S.H., M.H. mengikuti rapat koordinasi nasional secara virtual melalui Zoom Meeting pada Senin (29/9/2025) pagi.
Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, dan Menko, serta dihadiri perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN).
Agenda utama membahas percepatan penanganan Tuberkulosis (TBC) dan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Usai rapat, Sekda Sudirman menyampaikan dua isu pokok yang menjadi perhatian pemerintah. Pertama, percepatan penanggulangan TBC.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, angka kematian akibat TBC di Indonesia mencapai 134 ribu jiwa per tahun, atau setara satu orang meninggal setiap 5–10 menit. Indonesia bahkan menempati posisi kedua kasus TBC terbanyak di dunia setelah India.
“Ini peringatan serius. TBC telah ditetapkan sebagai program prioritas nasional yang harus ditangani sungguh-sungguh. Kepala daerah diminta segera membentuk tim, menyusun rencana aksi, serta memastikan dukungan pendanaan melalui BOK maupun DAK bidang kesehatan,” ujar Sudirman.
Ia menegaskan penanganan TBC harus dilakukan melalui tiga langkah utama, yakni deteksi dini untuk menemukan kasus, pengobatan bagi penderita, serta pencegahan bagi masyarakat yang belum terinfeksi. Menurutnya, upaya ini membutuhkan sinergi lintas sektor, baik pemerintah daerah, dinas kesehatan, hingga dunia pendidikan.
Selain TBC, rapat juga membahas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sudirman menjelaskan program ini bukan hanya membangun dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tetapi juga memastikan aspek keamanan pangan agar terhindar dari risiko keracunan makanan.
“Setiap dapur SPPG wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebelum beroperasi. Di Provinsi Jambi saat ini sudah ada 40 dapur beroperasi, 13 dapur siap beroperasi, dan 188 dapur masih tahap pembangunan,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan semua pemangku kepentingan, mulai dari dinas kesehatan, tenaga pendidik, wali murid, hingga orang tua, dalam mengawasi jalannya program MBG. Menurutnya, kualitas bahan pangan harus dipastikan melalui uji kelayakan agar aman dikonsumsi.
“Kementerian Kesehatan mencatat sudah ada 25 provinsi yang melaporkan kasus keracunan makanan. Ini pelajaran berharga agar standar kebersihan dan keamanan pangan tidak boleh diabaikan sekecil apa pun,” tegasnya. (Adv)
