AMPAR.ID, Jambi – Komandan Detasemen Polisi Militer (Dandenpom) II/2 Sriwijaya Jambi, Letkol CPM Krisna Jaya Lantang menyayangkan aksi seorang warga yang mengaku diintimidasi oleh pihak PLN dan juga anggota TNI.
Di mana, kata Krisna, seorang warga berinisial SH, membuat postingan di akun Facebook dengan kalimat surat terbuka ke kapada Danrem dan juga Ketua DPRD Provinsi Jambi.
Dalam postingan tersebut, SH mengaku didatangi oleh 10 pegawai PLN dan didampingi oleh dua anggota dari Polisi Militer (PM).
Dia mengaku keberatan dengan kedatangan petugas PLN dan anggota dari PM, lantaran tunggakan bulanan listriknya.
Masih dalam postingannya, SH mengaku keberatan atas kedatangan petugas dengan bersenjata lengkap.
Dandenpom II/2 Sriwijaya Jambi, Letkol CPM Krisna Jaya Lantang membantah hal tersebut. Di mana, pendampingan dua anggotanya tersebut merupakan peran dari TNI, di mana, menurut Krisna, berdasarkan pendampingan anggotanya sudah sesuai dengan Undang-undang UD Nomor 34 Tahun 2004, dimana, kata Krisna, TNI melaksanakan permintaan bantuan kepada pemerintah daerah.
“Anggota kita tergabung dalam Tim OPAL (Operasi Penertiban Aliran Listrik) yang saat ini sering memantau ke rumah-rumah pelanggan. Tak jarang tim sering menemukan pelanggaran misalnya pencurian arus listrik. Jika didapati maka akan diberikan sanksi berupa denda. Namun, hal itu tidak serta merta dilakukan di lapangan karena semua sudah ada Standar Operasional Prosedur,”paparnya
“Jadi surat permintaanya resmi dan dasar kita melakukan pendampingan juga resmi,” kata Krisna, Selasa (12/10/2021) malam.
Krisna menjelaskan bahwa, pendampingan anggotanya tersebut, tidak hanya tertuju pada rumah SH tersebut, namun juga ke rumah pelanggan PLN lainnya yang tercatat mengalami penunggakan.
“Jadi bukan untuk ke rumah SH saja anggota kita turun, tetapi ke setiap rumah, setiap hari, dan itu berlangsung di seluruh Indonesia, bukan hanya di Jambi saja” tandasnya.
Sementara itu, Manajer PLN UP3 Jambi, Hanfi Adrhean Abidin juga mengakui adanya aksi pemukulan yang dilakukan oleh seorang konsumennya, yang berada di Tambak Sari, Jambi Selatan, pada Selasa (12/10/2021) pagi.
Di mana, saat itu, anggotanya datang melakukan pemutusan konsumen yang menunggak.
Namun, saat itu terjadi insiden keributan antara anggotanya dengan SH, yang mengalami penunggakan.
“Ya ada insiden kecil, dan berujung pada pemukulan yang dilakukan oleh satu konsumen kita tadi pagi,” kata Hanfi.
Saat itu, kata Hanfi, SH melontarkan perkataan kasar ke petugas, dan diikuti pemukulan oleh istri SH.
“Artinya, sesuai ketentuan 1 bulan lewat tgl 21 sudah kita laksanakan pemutusan sementara, dengan membongkar sebagian Alat Pembatas dan Pengukur, atau menyegel dan menurunkan Alat pembatas,” bilangnya.
Terkait pendampingan anggota PM yang dimaksud SH, kata Hanfi, sudah sesuai dengan aturan, seperti yang disebutkan oleh Dandenpom II/2 Sriwijaya.
“Ya itu benar, kami sudah ada kerja sama bantuan pengamanan dari Denpom, dan itu juga sudah menjadi tugas Denpom juga, bisa dilihat di Undang-undang nomor 34 Tahun 2004, TNI juga miliki tugas membantu pemerintahan di daerah,” kata Hanfi, saat dikonfirmasi via telepon.
Hanfi memastikan, TNI hanya melakukan pendampingan, sementara dalam pelaksanaanya di lapangan, pihak PLN yang langsung berkomunikasi dengan konsumen.
“Yang maju tetap petugas kami, dan anggota PM itu sudah ikut mendampingi kita dari awal rumah konsumen lainnya, tidak hanya ke rumah SH tersebut,” bilangnya.
Hanfi menjelaskan, sesuai dengan aturan PLN, bahwa pelanggan wajib membayar rekening listrik rutin sebelum tgl 20 setiap bulannya.
“Jika pelanggan telat membayar rekening listrik, maka PLN akan memutuskan aliran listriknya dan mengganti dengan kwh meter prabayar,” jelasnya.
Hingga berita ini diturunkan, tribun masih berupaya menacari kontak serta alamat yang bersangkutan, untuk mengonfirmasi langsung ke pada SH, atas kronologis kejadian tersebut. (*)
Sumber: TribunJambi.Com
