Ia juga menegaskan bahwa Gubernur Bengkulu berkomitmen untuk tetap mengadakan tenaga honorer jika tidak ada lagi PPPK ataupun PNS.
“Pertemuan ini menjadi langkah konkret dalam membantu menyelesaikan masalah status para PTT, GTT, dan tenaga honorer di Provinsi Bengkulu dan menunjukkan komitmen pihak eksekutif dan legislatif untuk menemukan solusi yang terbaik bagi semua pihak. Semua harapan tertuju pada keselarasan kebijakan di tingkat pusat dalam pengusulan formasi dan jumlah ASN untuk dapat mengakomodir para tenaga honorer,” jelasanya.
(Dky/jp)
Halaman3 dari3
