AMPAR.ID, Sarolangun – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) memastikan penundaan perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) anggaran tahun 2021.
Kepala BKPSDM Sarolangun, Waldi Bakri menjelaskan penundaan perekrutan CPNS dilakukan imbas dari minimnya anggaran yang di rekofusing untuk penanganan Covid-19.
“Kabupaten Sarolangun kita lakukan penundaan, karena memang kondisi saat ini yang tadinya anggaran tersedia tapi karena di rekofusing yang tersedia hanya untuk kepengurusan NIK,” ujarnya, Selasa (25/5/2021).
BACA JUGA: Kacau, Pemutusan Kontrak Tenaga Honorer Sarolangun Dinilai Bermasalah
Menurut dia, BKPSDM di rekofusing sekitar lebih kurang Rp. 600 an juta untuk membantu Pemerintah dalam penanganan Covid-19 di daerah. “Karena BKPSDM sendiri di rekofusing hampir 600 an juta kemarin,” katanya.
Imbas dari penunda pelaksanaan CPNS tersebut, pihaknya mengaku telah menyurati Bupati dan melayangkan surat ke Menpan RB.
“Akibat anggarannya di rekofusing itu sudah menyurati pak Bupati dalam hal ini PPK dan suratnya juga sudah kami layangkan ke Menpan, usaha kita tinggal inikan penundaan bukan pembatalan,” sebutnya.
Selain itu, Waldi membeberkan bahwa pihaknya telah beberapa kali mengajukan formasi dalam pembukaan CPNS tahun 2021 ini.
“Awal kalau ngak salah sekitar 300an, kemudian berkurang menjadi 180an. Lalu menyesuaikan dengan kondisi rekofusing yang ada,” jelasnya.
Terakhir, lanjut dia, dengan penetapan pada 21 Mei 2021 pihaknya mendapati 118 formasi CPNS dan ditambah 39 PPPK non guru.
“Ditambah dengan guru dari 1400 menjadi 1300 an, tapi untuk PPPK guru itu penanganannya oleh Dikbud dan tidak melalui daerah,” ungkapnya.
Sementara itu, mengenai teknis pelaksanaan PPPK guru diakui Waldi sampai saat ini belum mendapati informasi lebih lebih lanjut.
“Kita tetap menunggu dari hasil Kemendikbud, tapi sampai sekarang kami belum ada penanganannya segala macam,” imbuhnya. (MK)
