Gawat, Dugaan Pungli dan Praktik Jual Beli Kursi Jabatan Kakanwil Kemenag Jambi

AMPRA.ID, JAMBI – Setelah Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas melantik belasan pejabat tinggi eselon II di lingkungan Kementerian Agama Jakarta, sejumlah masyarakat Jambi terkejut kepala Kanwil Kemenag yang sudah terpilih dalam penyeleksian tidak dilantik.

Atas belum dilantiknya Kepala Kakanwil tersebut, sejumlah masyarakat langsung melakukan aksi didepan Kantor Kanwil Menag Jambi mempertanyakan penyeleksian Kakanwil Jambi dan tim penyeleksian harus terbuka. Sabtu (9/10)

Massa aksi yang mengatas namakan Gerakan Penyelamat Masa Depan Jambi (Geramdaja), menyuarakan aksi yang disebutnya masyakakat Jambi kembali dipertontonkan perbuatan yang melanggar aturan pemerintah dan adat yang diwariskan nenek moyang, dimana telah terjadi praktek kecurangan dan abuse of power (penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan) dari calon Kakanwil Kemenag Provinsi Jambi. Dengan menghalalkan segala cara diduga seorang Plt Kakanwil Kemenag Provinsi Jambi berinisial ZT, melakukan perbuatan yang melanggar etika secara aturan negara dan adat Jambi.

Koordinator aksi Abdullah Saja, mengatakan bahwa sebagai Plt diduga meminta uang kepada yang bersangkutan mengumpulkan seluruh kepala sekolah MTsN di lingkungan kemenag Muaro Jambi, dan meminta uang untuk modal mencalonkan diri sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Jambi.

“Bahwa sejak terkuaknya kasus fungli tersebut, Sdr Plt. Kakanwil memerintahkan jajarannya untuk tidak mengaktifkan seluruh CCTV yang ada di KanwilKemenag Provinsi Jambi, hal ini jelas mengindikasikan kebenaran atas segala tuduhan pungli dan melanggar zona integritas yang digaungkan kanwil sebelumnya”, Katanya dalam rilis yang terima media ini

Kembali dibeberkannya, Bahwa yang bersangkutan selama Plt. menyalahgunakan jabatan dengan menggunakan pejabat di luar kanwil berisial AI, untuk mengatur proyek di Kakanwil Kemenag Provinsi Jambi dan meminta uang awal kepada kontraktor agar bisa mendapatkan proyek.

“Bahwa dalam mengikuti asesmen eselon II di Kementerian Agama RI, Plt bekerjasama dengan Tim Sukses melakukan lobi dan permupakan busuk untuk masuk ke 3 besar sebagai prasyarat untuk dilantik. lalu Plt. memanfaatkan perempuan AR (tokoh salah satu partai di Jambi) dan ZN (komisioner) berkonspirasi dengan tim asesor merubah nilai yang tidak mencukupi dan memutarbalikkan hasil asesmen”, katanya

Sebelum pengumuman 3 besar, AR pernah beberapa kali menghubungi dan meminta uang sebesar Rp50 juta kepada salah satu kandidat kanwil dan mengancam akan mencoret nama yang bersangkutan jika tidak memberikan uang. Permintaan AR tidak digubris karena dianggap melanggar aturan asesmen dan bertentangan dengan sumpah ASN.

Ditegsakan Abudullah, Bahwa berdasarkan pengakuan tim asesmen, menurutnya, Plt tidak memenuhi standar nilai untuk masuk ke 3 besar, kenapa tiba-tiba namanya bisa muncul.

“Atas dasar itu, yang bersangkutan tidak mau menandatangani berita acara penilaian karena tidak sesuai dengan penilaian obyektif tim asesmen. Dan orang yang dalam penilaian seharusnya mendapatkan nilai tertinggi dan masuk 3 besar malah tersingkirkan”, sambunya

Kembali di dikoarkan nya, Bahwa Menteri Agama RI dibohongi oleh bawahannya dengan menyajikan hasil asesmen yang tidak obyektif, hal ini tentunya bertentangan dengan misi Presiden mewujudkan good govermen dan core value beliau yang mengharuskan ASN untuk mengedepankan integritas, akuntabilitas dan kompetensi serta bertentangan misi kementerian Agama RI memberikan layanan informasi yang cepat, tepat dan transparan sesuai Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 373 Tahun 2014.

“Atas dasar itu, kami Gerakan Penyelamat Masa Depan Jambi (Geramdaja) merasa perlu memperjuangan tegaknya keadilan dan kebenaran demi mendukung program Bapak Presiden Republik Indonesia mewujudkan pemerintahan yang bersih bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan Nepotisme. Dan meminta Bapak Menteri Agama melantik orang yang betul-betul berintegritas dan kompeten berdasarkan rekomendasi dari Tim Asesmen. Jika tidak tunutan kami tidak diindahkan maka kami akan melakukan aksi di Istana Presiden RI, KPK, Kajagung, Kapolri dan Kemenag RI”, begitu jelasanya.

Terpisah, Mantan Wakil Sekjen GP Ansor wilayah Sumatera, Ridwan Belia saat dikonfirmasi membenarkan Mentri Yaqut sudah melantik sejumlah para pejabat di ruang lingkup Kementrian namun untuk Kanwil Kemenag Jambi belum dilantik padahal seharusnya secara bersamaan dilantik.

“Saya memang tau informasinya Kemenag Jambi gagal dilantik, kalau masalah adanya terselubung atau tidak terselubung, saya tidak begitu paham , karena saya sudah lama meninggalkan urusan seperti itu,”terangnya.

Ridwan mengatakan, ketika adanya isu Jual jabatan tentunya harus bukti yang konkrit dan ketika itu terbukti tentunya sangat disayangkan dalam ruang lingkup Kanwil Kemenag Jambi.

“Yang jelas begini, sebaiknya kementrian agama itu melakukan perbaikan perbaikan di lingkungandengan menghilangkan unsur unsur kepentingan pribadi dan seharusnya pihak berwajib ada turun untuk melakukan kebenaran,”tegasnya.

Tidak sampai disitu, terkait masalah di ruang lingkup Kanwil Kemenag Seharusnya Inspetorat Kemenag turun karena Inspetorat tersebut tugasnya adalah melakukan Pengecekan ke personal maupun sub subtansi yang melakukan penyalahgunaan wewenang.

“itu tugasnya Inspetorat Jendral dan kita minta segera turun ke Jambi dalam melakukan pemeriksaan dan kita berharap terkait kepala kemenag carilah yang berintegritas, bersih dan jauh dari kepentingan diri pribadi serta bisa jadi acuan masyarakat,”katanya.

(Redaksi)