AMPAR.ID, JAMBI – Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem daring atau online tahun ajaran 2022-2023 menuai polemik. Aliansi masyarakat Nasional Daulat Rakyat menggelar aksi di depan kantor Gubernur Jambi. Rabu (20/7).
Dalam orasinya massa menyuarakan dugaan ketimpangan yang tidak berpihak kepada anak bangsa. Ia mempertanyakan jalur zonasi yang dianggap tidak berpihak kepada anak pintar, sekiranya ada anak pintar tapi tidak dalam zonasi?…sudah dipastikan anak tersebut tidak akan masuk sekolah negeri, jadi untuk apa sekolah pintar-pintar ternyata sistem yang dilaksanakan tersebut merugikan anak pintar itu sendiri.
“Jalur perpindahan orang tua, yang menikmati adalah anak-anak abdi negara, bagaimana anak petani, anak pedagang, anak karyawan swasta, anak buruh atau anak tukang ojek yang pindah?”, Kata Lendra ketua, LSM nasional daulat rakyat
Lanjutnya, jalur Afirmasi adalah jalur miskin tetapi tidak semua keluarga miskin di Jambi ini memiliki KIP.
“Jalur prestasi, jalur ini paling banyak kejanggalan. Kami duga prestasi yang dibuat-buat saja. Mendaftar pada online ke-2 tapi yang diterima sebagian tidak memiliki prestasi. Jadi jelas suatu sistem yang dibuat oleh diknas untuk membohongi publik dan merugikan anak bangsa”, tandasnya.
Tambah Lendra, pada kenyataannya banyak anak-anak dilingkungan SMK yang tidak dapat sekolah dilingkungan SMK tersebut, meskipun SMK tersebut dibelakang rumah mereka.
“Pelayanan publik seperti apa yang ada di Jambi, kita bisa lihat ketika kita datang ke diknas mau ketemu Kabid ini Kabid itu, alasan ada saja, dijaga yang pintar berbohong. Kami ingin bertanya”, ujar orator aksi.
Hingga saat muncul dugaan adanya KKN permainan pada IT sekolah sebagai pengontrol sistem PPDB online selain pihak Telkom untuk memuluskan dalam mamasukan anak melalui jalur titipan.
(Meli/min)
