AMPAR.ID, JAMBI – Gubernur Jambi, Al Haris, menerima audiensi dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jambi dalam rangka membahas Rencana Aksi Kolaboratif Peningkatan Efektivitas Pengendalian Korupsi Tahun 2025, Selasa (14/10/2025) pagi, di Ruang VVIP Rumah Dinas Gubernur Jambi.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Mardiyanto Arif Rakhmadi, didampingi Korwas Bidang Investigasi Ety Farida, Korwas Bidang APD Sumardi, dan Auditor Terampil Erliana Firdha.
Sementara dari Pemerintah Provinsi Jambi, Gubernur Al Haris turut didampingi oleh Inspektur Provinsi Jambi dan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi.
Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas sejumlah kajian strategis yang dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan daerah berbasis data dan analisis akurat, sekaligus memperkuat kolaborasi pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa pemerintah daerah membutuhkan dukungan BPKP dalam melakukan pendampingan dan telaah terhadap kebijakan agar selaras dengan prinsip akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kami banyak berdiskusi dengan BPKP untuk mendapatkan kajian strategis, seperti terkait MBG, Kepmen Nomor 14 tentang sumur rakyat, Koperasi Merah Putih, potensi pajak rakyat, hingga pengelolaan galian C. Kami ingin memastikan setiap kebijakan diambil berdasarkan data yang tepat agar tidak salah langkah,” ujar Gubernur Al Haris.
Gubernur menambahkan bahwa BPKP sebagai aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) berperan penting dalam merumuskan kebijakan pengawasan keuangan daerah dan pembangunan nasional.
“Setelah hasil kajian dirumuskan oleh BPKP, itu menjadi bahan pertimbangan kami dalam mengambil keputusan. Jika ada hal yang perlu disesuaikan, kami perbaiki bersama melalui diskusi agar arah kebijakan tetap lurus,” jelasnya.
Ia berharap kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jambi dan BPKP dapat semakin memperkuat sistem pengawasan internal serta mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Melalui rencana aksi ini, kita ingin meningkatkan efektivitas pengendalian korupsi dan mewujudkan pemerintahan yang berintegritas,” pungkas Al Haris. (Adv)
