JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 2.186 kejadian bencana di Indonesia sejak 1 Januari hingga 21 Oktober 2026. Pada hari ini, terdapat tambahan tujuh kejadian, terdiri atas enam kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta satu kejadian banjir. Lebih dari 99 persen kejadian bencana sepanjang tahun ini berkaitan dengan faktor hidrometeorologi, baik basah maupun kering.
Penanganan karhutla masih berlangsung di sejumlah wilayah, sementara kebakaran di kawasan pegunungan dan potensi dampak Siklon Champi turut menjadi atensi. BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan sesuai dengan potensi ancaman di wilayah masing-masing.
Untuk kembali menyimak tayangan konferensi pers, bisa dilihat melalui riwayat ini
Penanganan Karhutla di Enam Provinsi Prioritas
BNPB memprioritaskan penanganan karhutla di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Riau. Dari total area sasaran penanganan seluas lebih dari 983 hektare, lebih dari 502 hektare telah dipadamkan, sedangkan lebih dari 481 hektare masih dalam penanganan.
Kalimantan Tengah mencatat area yang belum padam paling luas, yakni lebih dari 321 hektare, disusul Sumatera Selatan dengan lebih dari 84 hektare. Kedua provinsi tersebut menjadi prioritas penanganan, tanpa mengabaikan upaya pemadaman di provinsi lainnya.
Di luar enam provinsi prioritas, karhutla tercatat dengan luas lebih dari 1.044 hektare. Sebanyak 44 hektare telah dipadamkan, sedangkan sekitar 1.000 hektare masih belum padam. Kebakaran tersebut tersebar di sejumlah wilayah, mulai dari Kalimantan Timur hingga Maluku Utara.
Untuk menangani kebakaran tersebut, operasi dilakukan melalui satuan tugas darat dan udara. Sebanyak 71.878 personel dikerahkan di enam provinsi prioritas, termasuk tambahan lebih dari 11 ribu personel pada hari ini, terutama di Kalimantan Tengah. Peralatan pemadaman, antara lain pompa air dan alat pelindung diri, tersedia bagi kelompok pemadam di setiap kabupaten dengan dukungan kementerian/lembaga, Polri, pemerintah daerah, dan pihak swasta.
Selain pengerahan personel dan peralatan darat, dukungan udara juga ditambah. Armada helikopter untuk pengeboman air (water bombing) dan patroli meningkat dari 49 menjadi 51 unit. Armada tersebut juga digunakan untuk mendukung operasi modifikasi cuaca (OMC).
Pada Rabu (21/10), pelaksanaan OMC meliputi Kalimantan Barat sebanyak satu sorti dengan 1.000 kilogram garam; Kalimantan Tengah sebanyak enam sorti dengan 3.900 kilogram dry ice dan 800 kilogram garam; serta Sumatera Selatan sebanyak tiga sorti dengan 1.600 kilogram dry ice dan 800 kilogram garam.
Di Kalimantan Selatan, pesawat diterbangkan untuk mendukung operasi di Kalimantan Tengah meskipun OMC tidak dilaksanakan di wilayah tersebut. Di Jambi, OMC tidak dilakukan karena kondisi awan kurang mendukung. Sementara itu, pesawat dari Riau diterbangkan untuk mendukung operasi di Sumatera Selatan.
Kebakaran Gunung Sumbing, Lebih dari 160 Pendaki Dievakuasi
Kebakaran juga terjadi di kawasan pegunungan. Pada Senin, (19/10), api membakar kawasan Gunung Sumbing, tepatnya di Petak 29 RPH Klesemen, BKPH Wonosobo, KPH Kedu Utara, jalur pendakian Gajah Mungkur, Desa Lamuk, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo.
Kebakaran dilaporkan mencakup wilayah Kecamatan Kalikajar, Kecamatan Kajoran, dan sekitarnya. Lebih dari 160 pendaki telah dievakuasi. Luas area terbakar diperkirakan mencapai 140 hektare yang tersebar di 14 titik api. Pendataan masih berlangsung dan akan diperbarui sesuai perkembangan di lapangan. Atas kejadian ini, jalur pendakian dan wisata Gunung Sumbing ditutup untuk sementara waktu.
Selain di Gunung Sumbing, kebakaran juga menjadi perhatian di kawasan pegunungan lain di Pulau Jawa. Upaya pemadaman di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru telah dilakukan sebanyak 13 kali, sedangkan di wilayah Kawi sebanyak 16 kali. Kondisi kemarau panjang dan pengaruh El Niño turut menjadi faktor yang perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan risiko kebakaran vegetasi.
BNPB mengimbau pemerintah daerah dan pengelola kawasan untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta mempertimbangkan penetapan status siaga darurat kekeringan sesuai kondisi dan ketentuan yang berlaku.
Dalam penanganan karhutla di Gunung Bromo, BNPB menyampaikan belasungkawa atas wafatnya lima relawan yang bertugas, yaitu Sukaris, Hendra Roni Wagiyanata, Sefriel Ardiansyah, Wisnu Yudapratama, dan Munawi. BNPB menyampaikan penghormatan atas pengabdian mereka serta duka cita mendalam kepada keluarga dan kerabat yang ditinggalkan.
Kebakaran di kawasan hutan dan pegunungan berisiko mengancam keselamatan manusia dan merusak lingkungan. Karena itu, BNPB mengimbau masyarakat untuk tidak menyalakan api sembarangan di kawasan hutan dan pegunungan, memastikan puntung rokok benar-benar padam sebelum dibuang, serta tidak membakar sampah atau vegetasi saat cuaca kering dan berangin.
Masyarakat juga diminta memastikan api unggun padam sepenuhnya sebelum meninggalkan lokasi, segera melaporkan asap atau titik api kepada pihak terkait, serta memantau informasi resmi dari BNPB, BPBD, dan pengelola kawasan. Apabila terjadi kebakarana, masyarakat harus menjauh dari area berbahaya dan mengikuti arahan petugas.
Prakiraan Musim Hujan
Di tengah penanganan karhutla, perkembangan musim juga perlu dicermati untuk mengantisipasi potensi bencana berikutnya. Berdasarkan prakiraan yang dilaporkan, awal musim hujan diprediksi terjadi pada dasarian kedua Oktober di Provinsi Riau. Di provinsi lainnya, awal musim hujan diperkirakan berlangsung pada dasarian kedua dan ketiga Oktober, sedangkan Kalimantan Selatan diprakirakan memasuki musim hujan pada dasarian pertama November.
Selain prakiraan awal musim hujan, perkembangan dinamika atmosfer juga perlu diperhatikan. Berdasarkan informasi BMKG, Siklon Tropis Champi berada di bagian utara Indonesia dan berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap kondisi perairan Indonesia. Dalam 24 jam hingga 22 Oktober 2026 pukul 07.00 WIB, dampak tersebut berpotensi dirasakan di Laut Maluku, Samudra Pasifik utara Maluku, hingga Papua Barat Daya. Kondisi ini memungkinkan terjadinya cuaca ekstrem dan dinamika tinggi gelombang aor laut secara signifikan di beberapa wilayah seperti di Peraian Kepulauan Talaud, peraian utara Papua Barat Daya, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik.
Menghadapi potensi tersebut, BNPB mengimbau masyarakat untuk mengikuti informasi cuaca dari BMKG, BNPB, dan BPBD serta mengenali wilayah rawan banjir, tanah longsor, pohon tumbang, dan gelombang tinggi. Warga juga diminta menyimpan barang berharga dan dokumen penting di tempat yang aman dan lebih tinggi.
Masyarakat perlu menyiapkan kebutuhan darurat, seperti obat-obatan, makanan, air minum, senter, baterai, dokumen penting, dan alat komunikasi. Saluran drainase juga perlu dijaga agar tidak tersumbat. Di wilayah rawan bencana, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan ketika hujan berlangsung lama dan segera mengikuti arahan evakuasi apabila kondisi membahayakan. Warga pesisir dan nelayan juga perlu memantau informasi gelombang tinggi serta tidak memaksakan diri melaut apabila kondisi perairan tidak aman.
Verifikasi Rumah Rusak Pascagempa di Nusa Tenggara Timur
Selain menangani bencana yang masih berlangsung dan mengantisipasi ancaman cuaca, BNPB juga mendukung pemulihan wilayah terdampak bencana sebelumnya. Verifikasi rumah rusak pascagempa di Nusa Tenggara Timur telah selesai, dengan hasil 5.964 unit rumah rusak berat, 15.346 unit rusak sedang, dan 30.423 unit rusak ringan.
Berdasarkan hasil tersebut, pemerintah daerah diharapkan menetapkan surat keputusan calon penerima bantuan stimulan secara bertahap serta mengajukan usulan bantuan dengan melengkapi dokumen persyaratan untuk rumah rusak ringan, sedang, dan berat.
BNPB juga mendorong pemerintah kabupaten menyusun kajian kebutuhan pascabencana (Jitupasna) dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) secara paralel. Penyusunan tersebut perlu memanfaatkan hasil verifikasi dan validasi rumah rusak serta dilengkapi data kerusakan pada sektor lainnya sebagai dasar perencanaan pemulihan.
BNPB mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap perkembangan bencana, melakukan langkah pencegahan sesuai potensi ancaman di wilayah masing-masing, serta mengikuti arahan pihak berwenang. Informasi kebencanaan dapat diakses melalui kanal resmi BNPB, BPBD, BMKG, dan instansi terkait. (Sumber: BNPB)
