AMPAR.ID, Bali – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH menghadiri Rapat Konsolidasi Nasional dan Percepatan Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diselenggarakan di Kanto Gubernur Provinsi Bali, Jum’at (08/08/2025).
Rapat Konsolidasi nasional ini dihadiri oleh sejumlah Menteri dan Menteri Koordinator (Menko) diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Perdagangan Budi Santoso, para wakil
Menteri, Kementerian dan Lembaga/Badan terkait, para Gubernur se-Indonesia serta undangan lainnya.
Pada kesempatan tersebut Gubernur Al Haris menyampaikan beberapa saran dan usulan serta masukan kepada beberapa menteri, diantaranya pelatihan-pelatihan dan penyediaan buku saku bagi ketua koperasi dengan tujuan untuk memudahkan dalam mengambil langkah-langkah dan kebijakan dalam mengurus koperasi desa/kelurahan Merah Putih.
“Izin pak Mendes, nanti di permendes kita kan ada 30 persen dicadangkan manakala nanti ada macet pembayarannya. Artinya ini dicadangkan saja, kalau seandainya lancar berarti uang itu tidak usah dipakai dan bisa digunakan untuk yang lain, itu yang pertama,” ujar Gubernur Al Haris.
“Yang kedua, kami juga menunggu dari pak Menteri Koperasi, karena kami juga akan melakukan pelatihan-pelatihan untuk ketua koperasi kita ini pak. Kita butuh modul, jadi modulnya seperti apa,” lanjutnya.
“Kita juga butuh buku saku pak, jadi ketua koperasi nanti punya buku saku, untuk dia bisa mengambil langkah-langkah taktis dengan buku saku yang dia punya,” imbuhnya.
Selain itu dalam kesempatan tersebut, Gubernur Al Haris juga menyampaikan mengenai tenaga yang dibutuhkan dalam menjalankan koperasi tersebut. Menurutnya tenaga tersebut bisa didapatkan dari desa, dan kalaupun tidak ada dari desa, maka bisa didapatkan dari kecamatan.
“Nanti untuk tenaga bu Menpan ya, kita lihat saja nanti, kalau tidak ada dari desa, kita ambil yang dari kecamatan lah. Intinya kita bikin surat tugas saja ke mereka untuk penugasan di koperasi itu, biar nanti mereka tidak kaku betul dalam menjalankannya,” pungkas Gubernur Al Haris.
Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan komitmen Kementerian Desa untuk mendukung penuh Koperasi Merah Putih. Ia menyoroti potensi besar koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui berbagai program, seperti pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pengelolaan sumber daya lokal secara mandiri. “Koperasi Merah Putih harus menjadi pilar ekonomi desa. Kami siap memberikan pendampingan, pelatihan, dan akses permodalan agar koperasi ini bisa berkembang pesat dan memberikan dampak nyata bagi anggotanya,” ujar Menteri Yandri.
Begitu juga dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, ia menekankan pentingnya sinergi antara koperasi dan dunia usaha. Ia mengajak Koperasi Merah Putih untuk memanfaatkan teknologi digital dan memperluas jaringan pemasaran produk-produk mereka. “Koperasi tidak boleh lagi berjalan sendiri. Kita harus berkolaborasi dengan semua pihak, termasuk platform digital, agar produk Koperasi Merah Putih bisa menjangkau pasar yang lebih luas, baik di dalam maupun luar negeri,” kata Zulhas. Ia juga menambahkan bahwa Kementerian Perdagangan siap memfasilitasi Koperasi Merah Putih dalam hal standardisasi produk, sertifikasi, dan promosi di berbagai pameran dagang. (adv)
