AMPAR.ID, JAMBI – Ada investor yang mau membangun jalan logistik batu bara bernilai triliunan, pakai uang swasta, agar Jambi tak lagi macet, agar pendapatan masyarakat dan daerah ikut membaik, tapi kenapa ditolak oleh pihak-pihak tertentu, ada apa sebenarnya?
Pengamat dan pemerhati masalah sosial ekonomi Jambi, Firdaus SE MM, akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nurdin Hamzah (UNH) Jambi mengatakan, setiap pembangunan, dimana-mana pasti akan mendapat respon beragam dari masyarakat.
Penolakan yang dimaksud ada yang benar-benar murni muncul dari suara masyarakat, dan ada yang muncul karena ada pihak tertentu yang berperan di balik layar mengelola konflik.
Calon doktor ini mencirikan penolakan murni dari masyarakat, biasanya identik dengan alasan logis jangka pendek. Misalnya pembangunan akan memberi dampak ekonomi apa bagi masyarakat? Jika terjadi masalah selama pembangunan dan operasional, jaminan kompensasi apa yang akan mereka dapatkan?
Dan konflik yang muncul dari masyarakat biasanya bisa dikelola, masing-masing pihak bisa membuat komitmen untuk melaksanakan kewajiban dan mendapat haknya.
Lantas bagaimana ciri penolakan yang dikontrol oleh pihak di balik layar? Biasanya menolak dengan menggunakan alasan-alasan yang membutuhkan analisis jangka panjang. Misalnya menolak karena alasan impact yang membutuhkan analisa dari ahli khusus.
“Itu kuat dugaan ada pihak tertentu berperan di balik layar mengelola konflik, ada leader yang berpikir, yang memberi tahu, masyarakat biasanya melakukan itu (menolak) karena ada yang di belakang layar memberi tahu,” lanjutnya.
Setiap pembangunan pasti ada aspek yang dirugikan, misalnya masyarakat yang bersinggungan langsung, namun jika itu suara murni dari masyarakat, seharusnya bisa dikelola dengan baik tanpa harus merugikan kedua belah pihak.
Siapa di balik layar yang dimaksud? Firdaus mengatakan bisa beragam. Tergantung misi pihak yang diduga ada di balik layar tersebut. Bisa saja persaingan bisnis, atau bisa juga karena ada kepentingan besar lain yang mungkin tak ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat, dan pihak tertentu lain dengan kepentingannya masing-masing.
“Namun di sisi lain, pembangunan kan harus tetap berlanjut apalagi jika itu menyangkut kepentingan masyarakat yang lebih besar,” lanjut Firdaus. Sebuah program investasi tidak boleh dihambat, jika ada konflik maka sebenarnya tidak untuk dihindari. “Tapi untuk dikelola, perusahaan maupun masyarakat, harus bijak menyikapi situasi di lapangan,” lanjutnya.
Saat ini, ada tiga perusahaan yang sudah menyatakan komitmennya membangun jalan khusus batu bara di Provinsi Jambi. Dari ketiganya memang baru dua perusahaan yang memperlihatkan progres signifikan.
Hanya saja dalam perjalanannya, masing-masing perusahaan ini memiliki kendala di lapangan. Ada kendala yang berkaitan langsung dengan masyarakat, dan ada pula kendala yang diduga terkait dengan kepentingan pihak-pihak di balik layar.
Sementara itu, Provinsi Jambi hingga hari ini masih dihadapi oleh masalah transportasi batu bara yang masih menggunakan jalan umum. Akibatnya, angka kecelakaan dan angka kematian akibat kecelakaan tak berhenti, konflik sosial, kerusakan jalan yang memberatkan APBD dan APBN serta turunnya dana bagi hasil akibat produksi minerba yang terus turun sejak tiga tahun terkahir.
Hingga saat ini memang ada pihak-pihak yang menolak penyelesaian jalan khusus batu bara yang juga merupakan janji politik Gubernur Jambi Al Haris ini, namun di sisi lain banyak pula masyarakat yang menginginkan agar proyek ini segera rampung karena sudah gerah berkonflik dengan truk angkutan batu bara di jalan umum. (red)
