DPPKB Sarolangun Gelar Diseminasi Audit Kasus Stunting

AMPAR.ID, SAROLANGUN – Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) melaksanakan Diseminasi Audit Kasus Stunting (AKS) tahun 2023, di Aula Kantor Bappeda, Kamis (19/10/2023).

Acara yang dibuka oleh Pj Bupati Sarolangun Bachril Bakri dihadiri Plh Sekda Sarolangun Dedi Hendri, Kepala Dinas DPPKB Linda Novita Hirawati, Kadis Kesehatan Bambang Hermanto, beberapa kepala OPD, Camat, Lurah dan tamu lainnya serta tim pakar.

Dalam laporannya Kepala DPPKB Linda Novita Hirawati menyampaikan jika dasar dari kegiatan AKS ini adalah Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemangku kepentingan dan Peraturan BKKBN No. 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Vaksinasi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021 hingga 2024,

” Kegiatan ini merupakan aksi vaksinasi nasional dalam penurunan Stunting,” ujarnya.

Dijelaskan Linda Novita Hirawati jika dalam penyediaan data beresiko Stunting dari hasil data tahun 2021 dan sudah diverifikasi tahun 2022 jumlah stunting di Kabupaten Sarolangun berjumlah 77.263 KK sasaran 51.868 KK, dan jumlah beresiko stunting 19.822 KK.

Untuk pendampingan keluarga Stunting ada sebanyak 223 pendamping, kader KB 669 orang, pendampingan calon pengantin sebanyak 550 pengantin dan siap nikah atau pasangan subur atau siap hamil sebanyak 290 pasangan,” jelasnya.

” Dari pemilihan langsung oleh dokter spesialis dan tim stunting ada sebanyak 740 Balita stunting, setelah dilakukan berkas kerja dan audit saat ini sangat berkurang jauh, saat ini tinggal 81 Balita. Dimana 20 Balita pindah, 60 Balita sudah lewat umur dan 1 Balita penyakit bawaan, Berarti ada penurunan Stunting di Sarolangun sekitar 91 persen,” jelasnya.

Sementara Pj Bupati Bachril Bakri dalam arahannya mengungkapkan, terkait Audit Kasus Stunting ini adalah identifikasi resiko dan penyebab resiko pada kelompok sasaran berbasis surveilance rutin atau sumber data lainnya yang terkait dengan identifikasi resiko pada audit kasus stunting guna menemukan atau mengetahui resiko-resiko potensial penyebab stunting.

” Intinya stunting harus ditangani dan diperangi,” ujarnya.

Dikatakan Bachril Bakri jika dari data tahun 2022 untuk provinsi Jambi angka Stunting sebesar 14 persen, untuk Kabupaten Sarolangun 16.8 persen, namun data tahun 2023 ini menurun 13 persen.

” Kita ingin jumlah Stunting di Sarolangun terus berkurang, kalau bisa ditahun depan, 2024 dibawah 11 persen. Semoga semua bisa tercapai,” harapnya. (Fdn)