BATANG HARI — DPRD Kabupaten Batang Hari menggelar rapat gabungan dengan agenda penyampaian laporan hasil kerja Badan Anggaran (Banggar) terkait Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2026 di gedung DPRD Batang Hari, Rabu (12/8/2026).
Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari, Rahmad Hasrofi, S.E., didampingi Wakil Ketua II dr. H. Muhammad Firdaus, MARS., serta diikuti oleh segenap anggota dewan.
Dalam forum tersebut, Banggar DPRD memaparkan hasil pembahasan menyeluruh terkait KUPA dan PPAS sebagai tahapan krusial dalam siklus penyusunan perubahan APBD TA 2026. Laporan ini menjadi rujukan utama untuk memastikan arah kebijakan anggaran tetap berorientasi pada prioritas pembangunan daerah.
Pembahasan dilakukan secara teliti dengan mempertimbangkan berbagai aspek esensial, mulai dari kebutuhan penyelenggaraan roda pemerintahan, keberlanjutan program pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga kepentingan riil masyarakat Kabupaten Batang Hari.
Ketua DPRD Rahmad Hasrofi menegaskan, proses penganggaran perubahan ini harus dikawal secara cermat, transparan, dan bertanggung jawab. Hal tersebut bertujuan agar kebijakan fiskal yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab tantangan daerah serta memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat.
Melalui rapat gabungan ini, DPRD Kabupaten Batang Hari terus mengoptimalkan fungsi penganggaran (budgeting) guna mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, akuntabel, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan.
