AMPAR.ID – Ketua Team Pemenangan Calon Bupati dan calon wakil Bupati Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) Romi – Robby. Dengan Jargon R2 Merakyat, Ariandi mengimbau seluruh pihak untuk melaksanakan kampanye secara realistis.
Menurutnya Ariandi, dengan melakukan kampanye yang realisitis masyarakat akan tidak mudah terpancing isu negatif.
Ia mengatakan, R2 sebagai calon mengharapkan Pilbup 2020 yang gembira, sehingga masyarakat bisa tetap menjaga silaturahim.
Sebaliknya, ia melanjutkan, partai pendukung maupun pengusung masing-masing calon juga menjaga kontestasi gagasan, program, misi, integritas, juga rekam jejak yang ada.
“Bukan harapan palsu atau ilusi-ilusi. Kita berharap kontestasi ini tidak diisi harapan mustahil yang seolah berpihak pada rakyat tapi sebenarnya janji yang tidak mungkin dilaksanakan. Tidak berharap ajang peperangan atau permusuhan,” kata Ariandi di Posko R2 Keramas, Sabtu (17/10).
Ariandi mencontohkan, kampanye yang tidak realistis selalu menjanjikan seluruh infrastruktur baik, hingga pengangkatan honorer maupun jalur umum yang dapat di bantu. Menurut dia, jika ada kekurangan disana sini soal infrastruktur kita harus mengakui itu, namun secara bertahap akan kita rencanakan dan bangun tahap demi tahap, “ujarnya
“Perlu di ingatkan juga kepada masyarakat bahwa jalan itu semua bukan tanggung jawab sepenuhnya pemerintah kabupaten, karena ada juga jalan wewenang provinsi dan nasional ,” kata dia.
Sementara itu soal pengangkatan CPNS dari jalur honorer maupun dari jalur umum bukan merupakan kewenangan daerah, mulai dari proses admistrasi sampai dengan kelulusan adalah wewenang Kemenpan RB. Jadi tidaklah benar dan masuk di dalam logika pemikiran jika paslon dapat menjanjikan hal itu” tegasnya.
Ariandi mengatakan, saat ini tim R2 yang maju dari jalur independen akan tetapi di dukung beberapa partai seperti PAN, Golkar, Gerindra dan Demokrat ini ingin berkampanye realistis saja.
Ia menjelaskan, Merakyat Jilid II merupakan program lanjutan dari Merakyat periode lalu, kita melanjutkan Program Merakyat dengan percepatan konektivitas infrastruktur antar wilayah kecamatan dan desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan ekonomi kerakyatan, kesehatan ,pendidikan dan sosial budaya. (*)
