Pusakademia bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara – Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Provinsi Jambi mengadakan forum webkusi dan dialog untuk membahas permasalah Rancanangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila dengan tema Mengakhiri Polemik RUU HIP. Webkusi dilaksanakan Selasa, (14/7) pukul 09.00 – 12.00 wib, melalui aplikasi Zoom Meeting.
Webkusi menghadirkan empat narasumber diantaranya Edi Purwanto Ketua DPD PDIP Provinsi Jambi, Brigjen TNI M. Zulkifli Danrem 042 Garuda Putih, Prof. Dr. Bahder Johan Nasution, Guru Besar FH Unja sekaligus Ketua APHTN-HAN Provinsi Jambi dan H. Hermanto Harun, Sekretaris MUI Provinsi Jambi serta dimoderatori langsung oleh Direktur Pusakademia Mochammad Farisi.
Dalam sambutan dan pengantar diskusinya Wakil Ketua APHTN-HAN Dr. M Muslih, menjelaskan bahwa RUU HIP yang masuk dalam program legislasi prioritas DPR 2020, pembahasan menuai polemik di masyarakat karena dianggap bersifat sekuler dan ateistik sehingga menyimpang dari kesepakatan founding fathers.
“belum mencantumkan TAP MPRS XXV Tahun 1966 sehingga memunculkan kesan di masyarakat ada upaya terselubung membangkitkan PKI, justru mereduksi nilai-nilai Pancasila ada materi yang menyiratkan adanya satu sila yang lebih tinggi dari sila yang lain, disisi lain mempersempit dan mengesampingkan rumusan final sila Ketuhanan Yang Maha Esa.”katanya
Beberapa lembaga dan ormas seperti MUI, Muhammadiyah, GP Ansor, Forum Purnawirawan TNI-Polri menolak serta mendesak DPR dan pemerintah membatalkan RUU tersebut. Dibeberapa daerah mulai terjadi demo dan rawan diboncengi oknum/kelompok tertentu yang ingin memecah belah bangsa ini.
Untuk itu diperlukan forum diskusi dan dialog dengan semangat persatuan, untuk mengakhiri polemik dan kita bisa fokus untuk menangani covid-19 serta memulihkan perekonomian.
Tujuan dari webkusi barang jelas meningkatkan silaturahmi seluruh elemen masyarakat serta mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa, menjelaskan proses legislasi atau pembentukan Undang-undang di DPR RI dan mengakhiri polemik dan menawarkan solusi terbaik dari kontroversi RUU HIP.
Setelah mendengar paparan para narasumber dan tanggapan dari para peserta diskusi, maka ditarik sebuah kesimpulan sekaligus rekomendasi dari webkusi, yaitu;
1. Seluruh narasumber dan peserta sepakat bahwa Pancasila sudah final sebagai dasar negara yang tidak perlu untuk ditafsirkan kembali, namun perlu penguatan dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari
2. Pemerintah dan DPR mengkaji kembali RUU HIP dengan lebih mendengarkan aspirasi mayoritas masyarakat dari semua golongan.
3. Untuk semua pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dipersilahkan dengan cara-cara yang elegan dan konstitusional.
4. Dalam penyusunan RUU HIP dan RUU yang lain lebih melibatkan akademisi yang berkompeten sesuai bidang keilmuan
5. Aparat keamanan melakukan antisipasi jangan sampai issu meluas ke hal-hal lain yang coba memecah belah bangsa. (*)
