AMPAR.ID, JAMBI – Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jambi (OJK Jambi) mencatat kinerja Sektor Jasa Keuangan (SJK) di Jambi pada posisi September 2023 tumbuh positif dengan fungsi intermediasi berjalan dengan baik dan profil risiko yang terjaga sejalan dengan semakin tingginya aktivitas ekonomi.
Ekonomi Provinsi Jambi triwulan III tahun 2023 dibanding triwulan II tahun 2023 (qto-q) mengalami pertumbuhan sebesar 2,59 persen dan diikuti dengan inflasi yang masih terkendali di bulan September 2023 sebesar 1,70 persen dan berada di bawah inflasi nasional 2,00 persen.
“Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab Lembaga Jasa Keuangan semakin percaya diri untuk mengoptimalkan pemasaran produk dan fungsi intermediasi. Di sisi lain, OJK Jambi juga terus berkomitmen untuk menjaga sektor jasa keuangan agar tetap stabil ditopang permodalan yang kuat dan likuiditas yang memadai,” tulis Kepala Perwakilan OJK Jambi Yudha Nugraha Kurata dalam rilisnya, Rabu (29/11/2023).
Ditambahkan Yudha, OJK Jambi juga senantiasa menjaga aspek perlindungan konsumen serta melakukan program literasi dan inklusi keuangan melalui ekosistem keuangan inklusif di daerah tertinggal, program Sobat Sikapi ke aparat desa, edukasi kepada komunitas perempuan dan difabel, pemberian layanan SLIK, dan pengaduan konsumen di beberapa lokasi kegiatan di Kota Jambi.
Perkembangan Sektor Perbankan
Kinerja intermediasi Bank Umum (BU) cenderung stabil dan tumbuh. Pada September 2023 kredit/pembiayaan tumbuh sebesar 5,05 persen yoy menjadi Rp48,77 triliun. Kredit perbankan konvensional tumbuh sebesar 3,68 persen yoy menjadi Rp43,76 triliun dan pembiayaan perbankan syariah tumbuh sebesar 18,78 persen yoy menjadi Rp5,01 triliun.
Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami penurunan sebesar 0,66 persen yoy yang berasal dari DPK perbankan konvensional yang menurun sebesar 1,33 persen yoy menjadi Rp39,21 triliun sementara itu, DPK perbankan syariah mengalami peningkatan sebesar 7,24 persen yoy menjadi sebesar Rp3,59 triliun.
Loan to Deposit Ratio (LDR) BU pada September 2023 tercatat sebesar 113,95 persen atau lebih tinggi dari LDR BU nasional sebesar 84,78 persen, sementara kualitas kredit masih terjaga dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) sebesar 1,97 persen dan masih berada di bawah rasio NPL nasional sebesar 2,41 persen.
“Berdasarkan jenis penggunaan, kredit BU di Jambi masih didominasi oleh kredit konsumsi sebesar 43,29 persen diikuti oleh kredit modal kerja sebesar 31,52 persen dan kredit investasi sebesar 25,19 persen. Selanjutnya, berdasarkan kategori debitur, porsi penyaluran kredit kepada UMKM tercatat sebesar 45,66 persen dan non-UMKM sebesar 54,34 persen. Hal ini sejalan dengan porsi penyaluran kredit terbesar masih pada sektor pemilikan peralatan rumah tangga lainnya sebesar 29,78 persen, diikuti dengan sektor pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar 25,75 persen, dan perdagangan besar dan eceran sebesar 17,31 persen,” jelas Yudha.
Hal yang sama, kata Yudha, pada kinerja intermediasi BPR di Jambi yang mengalami pertumbuhan kredit pada September 2023 sebesar 13,26 persen yoy menjadi Rp1.073,31 miliar dan DPK tumbuh 12,72 persen yoy menjadi Rp982,76 miliar.
LDR BPR di Jambi pada September 2023 tercatat sebesar 81,94 persen, berada di atas LDR nasional sebesar 76,88 persen dan kualitas kredit bermasalah dengan rasio NPL sebesar 14,61 persen masih berada di atas NPL nasional sebesar 10,05 persen.
Porsi kredit Modal Kerja sebesar 53,41 persen dari total penyaluran kredit, diikuti dengan kredit investasi 30,26 persen dan kredit konsumsi sebesar 16,33 persen. Selanjutnya, porsi penyaluran BPR kepada UMKM tercatat sebesar 82,48 persen dan kepada non-UMKM sebesar 17,52 persen.
Berdasarkan lapangan usaha, porsi terbesar penyaluran kredit pada sektor konstruksi sebesar 24,29 persen, diikuti oleh sektor pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar 18,80 persen dan sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 14,99 persen.
Pada sektor IKNB, terdapat kenaikan premi asuransi yang didominasi oleh premi asuransi umum konvensional sebesar 202,39 persen yoy dengan total premi sebesar Rp619 miliar dan asuransi jiwa konvensional juga mengalami kenaikan sebesar 10,53 persen yoy dengan total premi sebesar Rp467 miliar. Sementara itu, Premi asuransi jiwa syariah mengalami penurunan sebesar 73,53 persen yoy dan asuransi umum syariah menurun sebesar 29,93 persen yoy.
Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) pada September 2023 menunjukkan pertumbuhan positif dengan pertumbuhan pembiayaan sebesar 38,76 persen yoy. Sejak berdiri pada tahun 2019 s.d. September 2023, Koperasi LKMS Bank Wakaf Mikro Ponpes As’ad (BWM Ponpes As’ad) telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp2,13 miliar kepada 1.214 nasabah dengan NPF sebesar 10,99 persen.
Kinerja Lembaga Pembiayaan di Jambi tumbuh positif dengan penyaluran pembiayaan sebesar Rp8.9 triliun atau meningkat 22,25 persen yoy. Namun pertumbuhan pembiayaan tidak diiringi dengan perbaikan kualitas pembiayaan terlihat dari peningkatan rasio Non-Performing Financing (NPF) dari 1,13 persen menjadi 2,47 persen. Kenaikan pada penyaluran pembiayaan di Jambi juga tidak diikuti oleh peningkatan jumlah kontrak pembiayaan. Terdapat penurunan jumlah kontrak pembiayaan menjadi 865.180 kontrak atau turun 24,62 persen yoy.
Industri modal ventura menunjukan pertumbuhan negatif yang tercermin dari pembiayaan mengalami penurunan sebesar 6,20 persen yoy menjadi Rp97,36 miliar dan rasio NPF sebesar 5,30 persen.
Sektor dana pensiun menunjukan pertumbuhan positif, tercermin dari total aset tumbuh 7,18 persen yoy menjadi Rp217,26 miliar dan total investasi meningkat 2,25 persen yy menjadi Rp202,58 miliar.
Perkembangan Pasar Modal
Di bidang Pasar Modal, jumlah investor dengan identitas dari Jambi terus mengalami peningkatan dan pada Agustus 2023 jumlah investor tercatat sebanyak 112.484 Single Investor Identification (SID) atau meningkat 21,47 persen yoy.
Sementara, jumlah transaksi saham pada September 2023 tercatat sebesar Rp985,75 miliar atau turun sebesar 47,20 persen yoy.
Selanjutnya, nilai penjualan reksa dana yang dilakukan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) di Provinsi Jambi pada September 2023 tercatat sebesar Rp88,25 miliar atau meningkat 33,04 persen yoy.
Meskipun saat ini di Provinsi Jambi belum terdapat perusahaan yang tercatat sebagai emiten, OJK Jambi senantiasa berkolaborasi dengan stakeholder untuk memberikan edukasi untuk mendorong pelaku usaha di Jambi memanfaatkan sumber pendanaan dari Pasar Modal, baik mendaftar menjadi emiten di bursa maupun melalui Securities Crowd Funding (SCF). Selain akses keuangan sumber dana yang lebih luas, perusahaan juga tidak perlu melakukan pembayaran angsuran kewajiban bulanan karena dana yang diterima sebagai ekuitas pada perusahaan dan imbal hasil dananya dilakukan melalui dividen.
Perkembangan Edukasi dan Pelindungan Konsumen
Hingga akhir September 2023, OJK Jambi telah melaksanakan edukasi keuangan sebanyak 39 kegiatan dengan capaian peserta sebanyak 5.777 peserta. Program kegiatan OJK maupun OJK Jambi juga dapat dilihat pada media sosial OJK Jambi (instagram: @ojk_jambi).
Selain itu, s.d. September 2023 OJK Jambi juga telah menerima pengaduan konsumen sebanyak 173 pengaduan yang terdiri dari 66 pengaduan perbankan dan 107 pengaduan IKNB. OJK terus mendorong penyelesaian pengaduan nasabah melalui internal dispute resolution oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).
OJK Jambi terus berkomitmen dan memprioritaskan pelindungan terhadap konsumen serta masyarakat dengan lebih responsif menyikapi isu yang ada di masyarakat terkait investasi ilegal maupun isu yang berpotensi menjadi pengaduan pada masyarakat dan LJK diminta melakukan aksi antisipatif lebih dini.
Selanjutnya, OJK Jambi telah memberikan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan Debitur (SLIK) baik melalui walk in maupun online mencapai 5.048 permintaan sampai dengan akhir September 2023.
Perkembangan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)
Mendorong upaya pencapaian target literasi dan inklusi keuangan nasional, TPAKD Provinsi Jambi memiliki Program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di Kawasan Wisata Kampung Laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Dengan implementasi program kerja ini, diharapkan masyarakat setempat dapat lebih memanfaatkan produk dan layanan lembaga jasa keuangan untuk meningkatkan kegiatan perekonomian dan taraf hidup masyarakat.
Pencanangan Kawasan Wisata Kampung Laut sebagai implementasi Program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) Program TPAKD Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2023. Pada kegiatan tersebut, dilakukan simbolis 7 (tujuh) program antara lain penyaluran KUR kepada Pelaku UMKM, pembukaan rekening tabungan Simpanan Pelajar (Simpel), penyaluran Kredit Ultra Mikro (UMi) oleh PNM, pengentasan miskin ekstrim dan perlindungan pekerja rentan oleh BPJS Ketenagakerjaan, pencanangan program literasi pasar modal oleh Bursa Efek Indonesia Perwakilan Jambi, dan pencanangan Galeri Investasi.
“Pada bulan September 2023 telah dilakukan pendampingan kepada UMKM dan Sosialisasi SIAP QRIS kepada seluruh masyarakat desa wisata kampung laut yang bekerjasama dengan Bank Indonesia dan Bank Jambi. Selanjutnya akan terdapat proses inkubasi yang melibatkan 7 (tujuh) IJK yang ada di Provinsi Jambi. Seluruh IJK yang terlibat akan mendampingi selama proses inkubasi sehingga masyarakat dan pelaku UMKM setempat mendapatkan edukasi dan pemahaman terkait produk jasa keuangan,” tutup Yudha.
(nda)
