AMPAR.ID, JAMBI – Faktor ekonomi diyakini menjadi salah satu pemicu konflik penyerobotan lahan yang terjadi di masyarakat. Senin (22/11).
Kepala Bidang Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jambi Qamaruz Zaman menjelaskan hal itu dikarenakan harga lahan yang cukup tinggi.
“Oleh karena itu, pemerintah hadir untuk menjaga kondusifitas suasana tertib dan stabilitas di masyarakat agar yang berkonflik satu persepsi,” ujarnya saat diwawancarai di ruang kerja.
Adapun kendala dalam penanganan konflik seperti minimnya data, adanya provokasi dari pihak yang berkepentingan serta kehadiran pimpinan perusahaan yang sulit didatangkan.
Regulasi yang berwenang ada di pusat semua, tambah Qamaruz, seperti izin usaha pertambangan (IUP), hak guna usaha (HGU) dan sebagainya. Sedangkan, Kesbangpol Provinsi Jambi hanya sebagai fasilitator.
“Kita di Jambi tidak bisa memutuskan masalah, ini yang menyebabkan penyelesaiannya berlarut-larut,” jelasnya.
(Meli)
