AMPAR.ID – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengumumkan kementeriannya tengah menyiapkan formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk 200 orang penyuluh perikanan.
Selain itu, ada pula formasi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada jabatan yang sama sebanyak 398 orang.
“Pada 2020 KKP telah mengusulkan formasi ASN, PNS dan PPPK untuk 2021 sebanyak 1.506. Tapi kemudian formasi yang disetujui sebanyak 598 penyuluh, yaitu 200 CPNS dan 398 PPPK,” ujarnya dalam rapat di Komisi IV DPR, Kamis (24/6/2021).
BACA JUGA: Kata Fatahuddin Nikah Usia Dini Diperbolehkan, Harus Izin PA
Sakti menjelaskan dalam penerimaan ASN, PNS dan PPPK, kementeriannya tetap mengacu pada prosedur yang telah ditetapkan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
“Seleksi dilakukan panitia seleksi nasional yang didahului penetapan formasi oleh Kemenpan RB,” tuturnya.
Dari total formasi yang didapat KKP, lowongan CPNS dibuka untuk jabatan penyuluh perikanan jenjang terampil dengan kualifikasi D3 bidang perikanan.
Sedangkan PPPK diperuntukkan bagi penyuluh perikanan jenjang pertama dengan kualifikasi pendidikan S1 dan D4 bidang perikanan.
“Juga harus mempunyai pengalaman bidang penyuluhan, pendampingan dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan dengan usia 20-57 tahun,” paparnya.
LAGI VIRAL:
- Bantah Kota Jambi Zona Merah, Fasha; Atas Dasar Apa Pemprov Bilang Begitu
- Babak Baru Kasus Pemotongan Dana Insentif, Kepala BPPRD Kota Jambi Ditetapkan Sebagai Tersangka
- Berang! Walikota Fasha; Sekda Provinsi Urus Saja Halaman Gubernuran
Dalam kesempatan tersebut, Sakti juga menyampaikan penjelasan terkait tuntutan aliansi penyuluh perikanan bantu (PPB) Indonesia yang sempat disampaikan pada aksi demonstrasi di kementeriannya pada 21 Juni lalu.
Ia mengatakan, para penyuluh meminta statusnya ditingkatkan sebagai ASN secara langsung dan tidak melalui proses seleksi. Namun hal tersebut tak dapat dilakukan karena KKP hanya bertindak berdasarkan keputusan KemenpanRB.
“Intinya pelaksanaan pengadaan CPNS harus transparan dan adil,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut ia juga menyampaikan terkait usulan tambahan anggaran KKP 2022 sebesar Rp8,04 triliun. Sehingga, jika disetujui, total pagu indikatif KKP 2022 yang semula Rp6,12 triliun dapat ditingkatkan menjadi Rp14,16 triliun.
Sumber; CNN Indonesia
