MUARA BULIAN — Komitmen Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak tidak sekadar menjadi agenda seremonial. Hal ini ditunjukkan melalui partisipasi aktif Pemkab Batang Hari dalam Rapat Koordinasi bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) secara daring, Rabu (16/9/2026).
Dalam rapat yang berlangsung via Zoom Meeting dari Ruang Kerja Wakil Bupati Batang Hari tersebut, Bupati Batang Hari diwakili oleh Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Batang Hari, Muhammad Rifa’i.
Guna memastikan penanganan isu anak berjalan secara komprehensif, Rifa’i didampingi oleh jajaran pimpinan perangkat daerah terkait, di antaranya Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB3A), Kepala Dinas Sosial, serta Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P&K) Kabupaten Batang Hari.
Keterlibatan lintas organisasi perangkat daerah (OPD) ini menjadi sinyal kuat bahwa persoalan anak merupakan tanggung jawab bersama yang bersinggungan langsung dengan sektor pendidikan, sosial, hingga ketahanan keluarga.
“Isu perlindungan anak sangat kompleks dan membutuhkan kerja sama antarinstansi. Forum koordinasi bersama KPAI ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat komunikasi, pemahaman, serta sinergi dalam merumuskan kebijakan yang berdampak nyata bagi anak-anak di daerah,” ujar Rifa’i.
Melalui rakor ini, Pemkab Batang Hari menegaskan langkahnya agar isu perlindungan dan pemenuhan hak anak tidak berhenti pada tataran diskusi, melainkan diwujudkan dalam program pelayanan publik serta penanganan kasus yang lebih responsif di lapangan.
