AMPAR.ID, KUALA TUNGKAL — Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat), Dr. H. Katamso, S.E., M.E., menerima kunjungan kerja Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Food Estate, Letjen TNI (Purn) Ida Bagus Purwalaksana, di ruang kerja Wakil Bupati pada Jumat (22/5). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka meninjau langsung efektivitas dan progres program strategis Kementerian Pertanian (Kementan) RI di wilayah Tanjab Barat.
Dalam pertemuan tersebut, Letjen TNI (Purn) Ida Bagus Purwalaksana didampingi oleh perwakilan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Jambi, Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, dan Balai Pelatihan Pertanian Jambi. Sementara itu, Wabup Katamso didampingi oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan serta Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Tanjab Barat.
Pihak Kementan RI memaparkan bahwa peninjauan di Kabupaten Tanjab Barat difokuskan pada tiga program utama, yaitu:
Peningkatan Kualitas Pembibitan Kopi: Memastikan kuantitas dan kualitas bibit kopi unggul sebelum didistribusikan guna mendongkrak ekonomi masyarakat lokal.
Optimalisasi Lahan (Oplah) Padi: Mendorong Indeks Pertanaman (IP) dari satu kali tanam menjadi menuju tiga kali tanam dalam setahun (IP 300) demi mewujudkan swasembada pangan daerah.
Koordinasi Kewilayahan: Bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat guna mengikis hambatan birokrasi di lapangan agar implementasi program pusat berjalan lancar.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Katamso menyampaikan apresiasi atas perhatian besar pemerintah pusat terhadap sektor pertanian di wilayahnya, khususnya pada komoditas andalan daerah seperti kopi, kelapa, dan padi.
“Kami mengucapkan terima kasih atas pelatihan dan bantuan dari Kementerian Pertanian. Tanjab Barat siap bersinergi, termasuk dalam pembentukan Brigade Pangan untuk mengawal peningkatan produktivitas padi serta memperluas areal tanam,” ujar Katamso.
Tidak hanya menerima arahan, Pemkab Tanjab Barat juga memanfaatkan momentum ini untuk menyampaikan dua usulan krusial kepada Kementan RI demi keberlanjutan kesejahteraan petani lokal.
Pertama, Pemkab Tanjab Barat memohon bantuan pusat untuk melakukan revitalisasi sistem pengairan atau infrastruktur sungai. Perbaikan pengairan ini mendesak dilakukan di beberapa kecamatan yang rawan banjir, seperti Kecamatan Pengabuan, Bram Itam, dan Betara. Langkah ini dinilai penting agar bantuan bibit tanaman dari pusat tidak mati akibat tergenang air.
Kedua, Pemkab mengusulkan adanya kebijakan penetapan Harga Eceran Bawah (floor price) untuk komoditas kelapa sebesar minimal Rp5.000 per butir.
“Mengingat mayoritas masyarakat Tanjab Barat adalah petani kelapa, kami mengusulkan adanya kebijakan floor price tersebut demi menjaga stabilitas harga dan melindungi kesejahteraan petani dari fluktuasi pasar,” tegas Katamso.
Pertemuan tersebut diakhiri dengan komitmen bersama untuk mempercepat koordinasi teknis antara dinas terkait di daerah dengan jajaran Kementan RI, sehingga target peningkatan produktivitas pertanian dan swasembada pangan di Tanjung Jabung Barat dapat segera terealisasi.
