AMPAR.ID – Gubernur Jambi Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum mengemukakan, Pemerintah Provinsi Jambi bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota terus berupaya agar masyarakat dengan mudah mendapatkan rumah pertamanya yang layak huni, sejahtera, berbudaya dan berkeadilan sosial.
Pemprov Jambi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan stakeholder terkait selalu berupaya maksimal dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan. Hal itu disampaikannya dalam Peringatan Hari Perumahan Nasional Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2020, di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, Rabu (16/09).
Sebelumnya, gubernur meletakkan batu pertama bedah rumah bantuan dari Pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka Hari Ulang Tahun Perumahan Nasional ke-13 tahun 2020. Dua rumah mendapat bantuan bedah rumah, di Talang Bakung Kota Jambi dan di Desa Tangkit Kabupaten Muaro Jambi.
Fachrori menyampaikan, sejarah Hari Perumahan Nasional dimulai saat kongres Perumahan Rakyat 25-30 Agustus 1950 di Bandung. ”Sejak kongres pertama diselenggarakan di Bandung yang dibuka oleh Wakil Presiden pertama RI Bapak Ir.Muhammad Hatta yang juga merupakan Bapak Perumahan Indonesia. Banyak pemikiran dan kepedulian beliau terhadap permasalahan dan perkembangan perumahan di Indonesia,” ujar Fachrori.
Fachrori menjelaskan, kendala utama yang dihadapi masyarakat dalam penyediaan perumahan yang layak huni pada umumnya adalah keterjangkauan pembiayaan rumah.
”Dilain pihak, kredit pemilikan rumah dari perbankan memerlukan berbagai persyaratan yang tidak setiap pihak dapat memperolehnya dengan mudah, serta suku bunga yang tidak murah. Pesatnya pertumbuhan penduduk tidak sebanding dengan penyediaan sarana perumahan, menyebabkan permasalahan semakin pelik dan serius. Untuk itu, Pemprov Jambi berkewajiban memberikan akses kepada masyarakat,” jelas Fachrori.
Fahrori mengungkapkan, permasalahan pembangunan perumahan di Provinsi Jambi tidak jauh dengan permasalahan nasional, yaitu tingginya angka Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan kekurangan jumlah rumah (backlog). Sampai dengan tahun 2019, jumlah RTLH lebih dari 34 ribu unit, sedangkan kebutuhan rumah Provinsi Jambi mencapai 30 ribu unit.
Sebelumnya, Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi Ir.Muhammad Fauzi,MT menyampaikan, Dinas PUPR Provinsi Jambi secara maksimal terus berusaha mendorong program-program peningkatan kualitas maupun pembangunan baru rumah layak huni bagi masyarakat.
”Tahun 2020, Pemprov Jambi mendapatkan 4.500 rumah dari program BSPS, untuk Kabupaten Muaro Jambi mendapatkan 945 rumah dan di Desa Tangkit mendapatkan 75 rumah. Tahun ini, dari APBD Provinsi Jambi dilakukan bedah rumah di Kabupaten Muarp Jambi dan Kota Jambi, bantuan stimulan berupa uang tunai sejumlah Rp17.500.000,” terang Fauzi.
Bupati Muaro Jambi Hj.Masnah Busro mengucapkan terima kasih atas ditunjuknya Kabupaten Muaro Jambi sebagai penyelenggara Hari Perumahan Nasional Tingkat Provinsi Jambi dan bantuan Pemprov Jambi atas bedah rumah, rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu.
“Sektor perumahan di Indonesia harus bangkit karena ikut menggerakkan perekonomian masyarakat. Peran aktif pemerintah dengan menyalurkan dana alokasi APBN, pemerintah daerah melalui program perumahan di daerah dan dukungan dari sektor swasta seperti pengembang, perbankan, serta peran aktif masyarakat dalam pembangunan harus dilaksanakan dengan baik di lapangan. Pembangun rumah akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan bisa meningkatkan perekonomian,” terangnya
Sementara itu, Kepala Balai Wilayah Jambi Ir.Supartman,MT mewakili Direktur Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR menyampaikan, pemerintah memiliki program perumahan untuk masyarakat Indonesia, termasuk di Provinsi Jambi mendapatkan 4.500 unit.
”Selain gencar mendorong pembangunan infrastruktur, pemerintah juga mendorong penyediaan perumahan yang layak huni untuk masyarakat Indonesia termasuk di Provinsi Jambi. Sejumlah program perumahan seperti pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya dan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) serta pembiayaan perumahan terus dilaksanakan guna menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat. Apalagi di masa pademi Covid-19 ini pembangunan perumahan sangat mendukung kebijakan pemerintah dalam mendorong masyarakat mematuhi protokol kesehatan guna mengantisipasi adanya penularan Covid-19 di Indonesia,”tutur Supratman.
